Berita

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI/RMOL

Politik

Bawaslu Petakan 24 Negara Rawan Pelanggaran Pemilu

RABU, 27 SEPTEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan perhatian khusus terkait gelaran Pemilu 2024 di luar negeri. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya pernah terjadi pelanggaran.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, pihaknya memiliki petugas ad hoc di luar negeri, yaitu Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) untuk memantau jalannya Pemilu di negara-negara tetangga Indonesia.

Lolly mengatakan, peranan Panwas LN diperkuat Bawaslu RI supaya bisa melibatkan masyarakat dalam menjalankan tugas pengawasan. Salah satu bentuknya adalah mengandalkan mereka dalam mengudakasi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.


"Jadi sosialisasi Pemilu juga dilakukan oleh Panwas LN lainya dari berbagai negara di penjuru dunia," ujar Lolly dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/9).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyakarat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu menegaskan, sosialisasi oleh Panwas LN diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan partisipatif oleh WNI di luar negeri.

"Jadi sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia diluar negeri terkait pemilu dan pengawasan Pemilu," kata Lolly.

"Harapannya masyarakat dapat berperan aktif dalam hal pengawasan yang bertujuan untuk melakuka pencegahan terhadap pelanggaran maupun potensi pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024," demikian Lolly menambahkan.

Dalam konteks ini, Bawaslu RI telah memetakan negara-negara rawan pelanggaran Pemilu di luar negeri. Tercatat ada 25 negara dari 4 wilayah besar dunia yang rawan pelanggaran pemilu.

Wilayah Asia:

1. Malaysia (Tawasu, Penang, Johor Bahru, Kuching Sarawak, dan Kinablu Sabah)
2. Hongkong (Macau)
3. Jepang (Osaka dan Tokyo)
4. Taiwan (Taipei)
5. Qatar (Doha)
6. Oman (Muscat)
7. Kuwait (Kuwait)
8. Arab Saudi (Riyadh dan Jeddah)
9. Uni Emirat Arab (Dubai)
10. Bahrain (Manama)
11. Korsel (Seoul)
12. Singapura (Singapura)
13. Brunei (Bandar Seri Begawan)

Wilayah Eropa:

14. Jerman  (Frankfurt)
15.  Belanda (Den Haag)
16. Spanyol (Madrid)
17. Inggris (London)
18. Italia (Roma)
19. Swedia (Stockholm)

Wilayah Osenia:

20. Australia (Sydney dan Perth)
21. Selandia Baru (Wellington)
22. Fiji (Suva)

Wilayah Amerika:

23. California (Los Angeles)
24. Argentina (Buenos Aires)
25. Amerika Serikat (New York).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya