Berita

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI/RMOL

Politik

Bawaslu Petakan 24 Negara Rawan Pelanggaran Pemilu

RABU, 27 SEPTEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan perhatian khusus terkait gelaran Pemilu 2024 di luar negeri. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya pernah terjadi pelanggaran.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, pihaknya memiliki petugas ad hoc di luar negeri, yaitu Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) untuk memantau jalannya Pemilu di negara-negara tetangga Indonesia.

Lolly mengatakan, peranan Panwas LN diperkuat Bawaslu RI supaya bisa melibatkan masyarakat dalam menjalankan tugas pengawasan. Salah satu bentuknya adalah mengandalkan mereka dalam mengudakasi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

"Jadi sosialisasi Pemilu juga dilakukan oleh Panwas LN lainya dari berbagai negara di penjuru dunia," ujar Lolly dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/9).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyakarat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu menegaskan, sosialisasi oleh Panwas LN diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan partisipatif oleh WNI di luar negeri.

"Jadi sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia diluar negeri terkait pemilu dan pengawasan Pemilu," kata Lolly.

"Harapannya masyarakat dapat berperan aktif dalam hal pengawasan yang bertujuan untuk melakuka pencegahan terhadap pelanggaran maupun potensi pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024," demikian Lolly menambahkan.

Dalam konteks ini, Bawaslu RI telah memetakan negara-negara rawan pelanggaran Pemilu di luar negeri. Tercatat ada 25 negara dari 4 wilayah besar dunia yang rawan pelanggaran pemilu.

Wilayah Asia:

1. Malaysia (Tawasu, Penang, Johor Bahru, Kuching Sarawak, dan Kinablu Sabah)
2. Hongkong (Macau)
3. Jepang (Osaka dan Tokyo)
4. Taiwan (Taipei)
5. Qatar (Doha)
6. Oman (Muscat)
7. Kuwait (Kuwait)
8. Arab Saudi (Riyadh dan Jeddah)
9. Uni Emirat Arab (Dubai)
10. Bahrain (Manama)
11. Korsel (Seoul)
12. Singapura (Singapura)
13. Brunei (Bandar Seri Begawan)

Wilayah Eropa:

14. Jerman  (Frankfurt)
15.  Belanda (Den Haag)
16. Spanyol (Madrid)
17. Inggris (London)
18. Italia (Roma)
19. Swedia (Stockholm)

Wilayah Osenia:

20. Australia (Sydney dan Perth)
21. Selandia Baru (Wellington)
22. Fiji (Suva)

Wilayah Amerika:

23. California (Los Angeles)
24. Argentina (Buenos Aires)
25. Amerika Serikat (New York).

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya