Berita

Kaesang Pangarep bersama Presiden Jokowi/Ist

Politik

Beda dengan Tommy dan AHY, Kaesang 3 Hari Masuk Partai Langsung Ketum

SELASA, 26 SEPTEMBER 2023 | 18:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrat menegaskan bahwa perjalanan politik Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan putra Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, sangat berbeda dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

AHY dan Tommy Soeharto telah melewati mekanisme kaderisasi di partai politik sebelum akhirnya menjabat sebagai ketua umum partai. Sebaliknya, Kaesang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dalam hitungan hari.

Demikian ditegaskan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (26/9).


“Jika kemudian masuknya Kaesang ini dikait-kaitkan dengan putra Presiden lainnya seperti Mas Tomy dan Mas AHY, kami melihatnya sangat berbeda terutama dalam prosesnya,” tegas Kamhar.

Dia menjelaskan bahwa Tommy Soeharto, sebelum menjadi Ketua Umum Partai Berkarya, telah aktif berpolitik di Partai Golkar dan bahkan mendirikan partainya sendiri, yaitu Partai Berkarya.

Situasi yang sama berlaku untuk AHY, yang memulai dari posisi Komandan Kogasma, kemudian menjadi Wakil Ketua Umum Demokrat, baru setelah tiga tahun mengabdi sebagai kader, dia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat

Lebih lanjut, Kamhar menekankan bahwa Tommy dan AHY memimpin partainya setelah orang tua mereka tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

“Berbeda dengan Kaesang yang baru 3 hari masuk partai langsung menempati posisi ketum,” tegasnya.

Kendati begitu, Kamhar menghormati mekanisme yang berlaku di internal PSI dan mengucapkan selamat kepada Kaesang yang kini menjabat ketua umum.

“Kami ucapkan selamat datang di pentas politik dan selamat mengemban tugas, jalan politik adalah medan pengabdian bagi bangsa dan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya