Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net
Kebijakan Presiden Joko Widodo diprediksi akan amburadul jika di akhir periode keduanya ini banyak bergaul dengan kelompok penjilat.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen menyarankan, Presiden Jokowi harus lebih banyak mendengar masukan dari perangkat yang ada, salah satunya Dewan Pertimbangan Presiden.
"Presiden harus lebih
wise (bijak) agar semua kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan mendalam dan menerima masukan dari perangkat yang ada. Jika terus dikelilingi penjilat seperti sekarang, akhirnya amburadul," kata Silaen kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/9).
Dewasa ini, Silaen mencermati kepala negara tidak akan bekerja dengan baik jika tidak dibentengi dengan orang-orang terpercaya di sekelilingnya.
"Presiden Jokowi sudah capek, sehingga tidak melakukan
double cek
and ricek seperti yang dilakukannya bersama Ahok sewaktu menjabat gubernur Jakarta," sebut alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu.
Mengakhiri periode keduanya, lanjut Silaen, banyak kebijakan Jokowi terindikasi bocor halus, hingga menyimpang hingga menimbulkan huru-hara yang terakumulasi.
"Seperti yang terjadi di Rempang, Galang itu. Ada banyak tanah rakyat diserobot sekelompok entitas dengan dalih proyek strategis nasional (PSN), maka rakyat kecil digusur," kata mantan fungsionaris DPP KNPI itu.
Kejadian di Rempang, jelasnya, telah membuka mata bahwa patgulipat antara oknum pejabat negara dengan investor asing mengelabui rakyat Indonesia.
"Pemilik modal berusaha menguasai sumber daya alam tanpa mengeluarkan biaya yang seharusnya untuk rakyat Indonesia di berbagai tempat," tandasnya.