Berita

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Bapanas Didorong Kembangkan Supply Chain Management Komoditas Pangan Nasional

SENIN, 25 SEPTEMBER 2023 | 07:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Badan pangan Nasional (Bapanas) perlu mengembangkan supply chain management komoditas pangan secara nasional. Tujuannya untuk meminimalisir kesenjangan harga komoditas pangan strategis antarwilayah dan daerah.

Begitu usulan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin yang melihat realitas geografis Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki dampak yang serius pada supply chain barang dan jasa, khususnya komoditas pangan.

“Indikasinya adalah pada perbedaan atau bahkan kesenjangan harga komoditas pangan antara wilayah yang satu dengan lainnya akibat kesenjangan supply and demand,” ujar Sultan kepada wartawan, Senin (25/9).


Selain itu, Sultan menjelaskan bahwa kondisi geografis yang demikian rumit juga menyebabkan biaya logistik meningkat. Pada akhirnya, akan menimbulkan kesenjangan harga antar wilayah.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah melalui Bapanas perlu menyiasati persoalan ekonomi ini secara menyeluruh. Salah satunya dengan mengembang sistem informasi dan pemantauan distribusi dan harga pangan di setiap wilayah,” sambungnya.

Sistem informasi pangan atau supply chain management ini, kata Sultan, akan menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam mengatur distribusi, kesiapan logistik dan menyiapkan stok hingga penetapan harga pangan strategis di suatu wilayah.

"Penggunaan sistem data dan informasi distribusi pangan sangat penting dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan harga di setiap daerah. Kami percaya digitalisasi logistik pangan nasional mampu mengurai persoalan supply chain bahan pangan selama ini,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya