Berita

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Bapanas Didorong Kembangkan Supply Chain Management Komoditas Pangan Nasional

SENIN, 25 SEPTEMBER 2023 | 07:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Badan pangan Nasional (Bapanas) perlu mengembangkan supply chain management komoditas pangan secara nasional. Tujuannya untuk meminimalisir kesenjangan harga komoditas pangan strategis antarwilayah dan daerah.

Begitu usulan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin yang melihat realitas geografis Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki dampak yang serius pada supply chain barang dan jasa, khususnya komoditas pangan.

“Indikasinya adalah pada perbedaan atau bahkan kesenjangan harga komoditas pangan antara wilayah yang satu dengan lainnya akibat kesenjangan supply and demand,” ujar Sultan kepada wartawan, Senin (25/9).


Selain itu, Sultan menjelaskan bahwa kondisi geografis yang demikian rumit juga menyebabkan biaya logistik meningkat. Pada akhirnya, akan menimbulkan kesenjangan harga antar wilayah.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah melalui Bapanas perlu menyiasati persoalan ekonomi ini secara menyeluruh. Salah satunya dengan mengembang sistem informasi dan pemantauan distribusi dan harga pangan di setiap wilayah,” sambungnya.

Sistem informasi pangan atau supply chain management ini, kata Sultan, akan menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam mengatur distribusi, kesiapan logistik dan menyiapkan stok hingga penetapan harga pangan strategis di suatu wilayah.

"Penggunaan sistem data dan informasi distribusi pangan sangat penting dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan harga di setiap daerah. Kami percaya digitalisasi logistik pangan nasional mampu mengurai persoalan supply chain bahan pangan selama ini,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya