Berita

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Bapanas Didorong Kembangkan Supply Chain Management Komoditas Pangan Nasional

SENIN, 25 SEPTEMBER 2023 | 07:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Badan pangan Nasional (Bapanas) perlu mengembangkan supply chain management komoditas pangan secara nasional. Tujuannya untuk meminimalisir kesenjangan harga komoditas pangan strategis antarwilayah dan daerah.

Begitu usulan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin yang melihat realitas geografis Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki dampak yang serius pada supply chain barang dan jasa, khususnya komoditas pangan.

“Indikasinya adalah pada perbedaan atau bahkan kesenjangan harga komoditas pangan antara wilayah yang satu dengan lainnya akibat kesenjangan supply and demand,” ujar Sultan kepada wartawan, Senin (25/9).


Selain itu, Sultan menjelaskan bahwa kondisi geografis yang demikian rumit juga menyebabkan biaya logistik meningkat. Pada akhirnya, akan menimbulkan kesenjangan harga antar wilayah.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah melalui Bapanas perlu menyiasati persoalan ekonomi ini secara menyeluruh. Salah satunya dengan mengembang sistem informasi dan pemantauan distribusi dan harga pangan di setiap wilayah,” sambungnya.

Sistem informasi pangan atau supply chain management ini, kata Sultan, akan menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam mengatur distribusi, kesiapan logistik dan menyiapkan stok hingga penetapan harga pangan strategis di suatu wilayah.

"Penggunaan sistem data dan informasi distribusi pangan sangat penting dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan harga di setiap daerah. Kami percaya digitalisasi logistik pangan nasional mampu mengurai persoalan supply chain bahan pangan selama ini,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya