Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan/Repro
Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, berkomitmen, dalam jangka pendek warga bangsa harus sehat dan terdidik, hidup dalam situasi hukum yang setara, serta tersedia lapangan kerja.
Gagasan itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara tunggal pada diskus bertajuk "Unhas Indonesian's Leaders Talk Anies Baswedan", di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Minggu (24/9).
Di awal pembicaraan, Anies menyampaikan gagasan "Satu Indonesia, Satu Ekonomi". Menurutnya hal itu dapat terwujud dengan orientasi kesehatan dan pendidikan.
"Kesehatan dan pendidikan itu kunci, dan hari ini perhatian kepada hal itu, mohon maaf, tidak terlalu besar. Kita belum memandang sehat dan terdidik sebagai faktor utama," kata Anies.
Menurut dia, anggaran negara untuk kesehatan dan pendidikan tidak boleh lagi dipandang sebagai biaya, melainkan investasi.
"Begitu dipandang sebagai investasi, maka kita akan menghitungnya, berapa yang akan kembali di kemudian hari. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai biaya, kita akan selalu berbicara tentang bagaimana membuat ini lebih efisien, dan sering kali bagaimana caranya dikurangi," urainya.
Dan ujungnya, tambah Anies, alokasi untuk pendidikan diratakan dengan batas 20 persen terpenuhi. Nyatanya, itu tidak mengubah kondisi pendidikan dan kesehatan di masyarakat.
Selain pendidikan dan kesehatan, yang perlu diubah adalah persoalan hukum. Negara akan maju bila aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya, ditopang adanya kepastian hukum.
"Hari ini bapak ibu sekalian, kalau kita lihat, banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Itu harus dibereskan. Ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi," tegas Anies.
Selain itu, saat ini banyak dunia usaha internasional berkiprah di Indonesia, sayangnya tidak memilih menandatangani kontrak di Jakarta, tapi di Singapura.
Kenapa? Agar ketika ada persoalan hukum, tidak menggunakan sistem hukum Indonesia, tetapi pengadilan di Singapura.
"Kenapa? Karena mereka tidak percaya di Indonesia bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Bila investor asing belum mau tandatangan di Jakarta, maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau dipercaya, semua sudah berani tandatangan di Indonesia. Maka, kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang," jelas Anies.
Anies juga bicara urgensi menyetarakan peluang usaha di berbagai wilayah di Indonesia. Dia mendorong agar ekonomi mikro dan kecil tidak tumbuh hanya di kota-kota besar, tapi juga di berbagai wilayah, memanfaatkan konektifitas yang dapat memunculkan lapangan kerja.
"Sederhanya, warganya sehat terdidik, dalam situasi hukum yang setara, dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini jangan pendek, perlu segera dilakukan. Kami berharap, bapak dan ibu yang ada di Universitas Hasanuddin, yang mendalami bidang kemaritiman, kita berharap bisa mendapat gagasan-gagasan yang bisa diadopsi untuk menjadi strategi nasional, agar terintegrasi," pungkas Anies.
