Berita

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia/Net

Bisnis

Pemerintah Butuh Rp1.045 Triliun untuk Hilirisasi Migas Hingga 2040

MINGGU, 24 SEPTEMBER 2023 | 14:18 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Proyek Hilirisasi minyak dan gas (migas) Indonesia pada 2040 mendatang membutuhkan dana investasi senilai 68,1 miliar Dolar AS atau Rp1.045 triliun.

Hal itu diungkap oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Kontan.id pada Minggu (25/9).

Bahlil menguraikan rencana pemerintah untuk mendorong program hilirisasi migas yang saat ini sudah masuk dalam Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis.


Menurut perhitungan  Kementerian Investasi/BKPM, kata Bahlil, total investasi yang dibutuhkan untuk proyek migas adalah Rp1.045 triliun.

"Hitungan Kementerian Investasi/BKPM, kebutuhan investasi untuk membiayai hilirisasi migas berjumlah 68,1 miliar Dolar AS hingga 2040 nanti," ungkapnya.

Selain sektor migas, Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana hilirisasi terhadap tujuh sektor prioritas lainnya hingga tahun 2040 mendatang.

Yakni sektor mineral dan batubara (minerba) dengan estimasi kebutuhan investasi 431,8 miliar Dolar AS (Rp6.631 triliun. Kemudian perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan dengan estimasi kebutuhan investasi 45,4 miliar dolar AS (Rp 697 triliun).

"Secara total, kebutuhan investasi untuk hilirisasi kedelapan sektor prioritas ini mencapai 545,3 miliar Dolar AS (Rp8.374)," jelasnya.

Sektor minyak, produksi kilang bahan bakar minyak (BBM) RI belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Sementara di sektor gas, Indonesia akan memperoleh pasokan gas dari proyek-proyek gas dan pasokan potensial.

Beberapa sumber pasokan tersebut di antaranya seperti Bontang, Tangguh, dan Masela. Catatan saja, proyek-proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan gas  yang tidak sedikit.

Itulah sebabnya, Neraca Gas Indonesia (NGI) 2023 2032 memperkirakan bahwa Indonesia bakal mengalami surplus gas di beberapa wilayah dalam 10 tahun ke depan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya