Kehadiran TikTok semakin meresahkan bagi pelaku UMKM. Penjualan mereka anjlok parah sejak aplikasi tersebut merambah pasar lewat TikTok Shop.
Selain bisa memberikan harga yang sangat murah, TikTok Shop belum mengenakan pajak. Ini tentu menjadi daya tarik yang kuat.
Rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) disambut positif oleh sebagian pelaku usaha, dan salah satunya ialah CEO dusdusan, Ellies Kiswoto.
Ellies dalam keterangannya kepada media mengatakan, ia mengapresiasi rencana Menteri Teten bahwa regulasi harus dibenahi dan lebih diperbaharui karena menjadi salah satu solusi dari penertiban TikTok Shop.
Selama ini, sistem yang diterapkan TikTok Shop seperti memonopoli pasar.
Sebagai media sosial, TikTok memiliki kelebihan bisa menyerap data para penggunanya yang kemudian diproses melalui algoritma kecerdasan buatan sehingga proses membaca keinginan setiap penggunanya begitu cepat dan akurat. Sementara pelaku UMKM terengah-engah dalam memasarkan produknya.
"Apalagi di TikTok itu mayoritas barang-barang yang laku itu barang impor, itu yang harus kita hati-hati, karena market kita diambil barang impor," ujar Ellies.
Mengenai TikTok Shop belum ditarik pajak penghasilan (PPh) dan pajak penambahan nilai (PPN), Ellies menilai hal itu membuat kesenjangan harga yang begitu jauh dengan barang dagangan UMKM maupun toko offline. Itu sebabnya mengapa barang-barang di TikTok bisa sangat murah.
Sektor yang paling besar terdampak dengan kehadiran aplikasi TikTok adalah produk-produk dengan kategori mudah impor, memiliki nilai tinggi namun volumenya kecil. Contohnya fesyen dan skincare.
Menurut Ellis, perbaikan regulasi harus segera disahkan sebelum bertambah lagi UMKM yang tumbang.
"Karena semakin lama dibiarkan akan berpotensi semakin memukul pelaku UMKM," katanya.
