Berita

Presiden Kenya William Ruto/Net

Dunia

Presiden Kenya: Dewan Keamanan PBB Tidak Demokratis dan Tidak Berfungsi

JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023 | 16:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Kenya mengeluarkan kritikan keras kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis (21/9), dengan menyebut lembaga itu tidak efektif dan memiliki kurangnya prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam pidato yang disampaikannya pada sesi ke-78 Majelis Umum PBB di New York, Presiden William Ruto menyerukan reformasi mendasar di Dewan Keamanan PBB.

Mengutip Anadolu Agency, Jumat (22/9), Ruto menyatakan bahwa sistem perdamaian dan keamanan global sejauh ini telah mengalami kegagalan dalam banyak aspek.


Ia menekankan pentingnya inklusivitas dan tindakan proaktif dalam mencegah konflik dan mengatasi krisis internasional yang saat ini tengah berkembang cepat.

"Saat-saat seperti sekarang ini penting untuk menempatkan sifat dan tujuan multilateralisme, di bawah pemeriksaan dan penilaian sejarah yang jujur," ujarnya.

“Jika diperlukan konfirmasi, (saya menyebut) Dewan Keamanan PBB sejauh ini tidak berfungsi, tidak demokratis, tidak inklusif dan tidak representatif," tambahnya.

Menurutnya, hal tersebut diakibatkan dari ketidakmampuan Dewan untuk mencapai kemajuan yang signifikan di dunia, dengan banyaknya impunitas dari aktor-aktor global tertentu yang dapat memperburuk situasi tersebut.

Atas kondisi tersebut, Presiden Kenya itu menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas peran DK PBB yang disebut telah gagal dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian global, yang terbukti dari banyaknya konflik yang berkobar seperti di Sudan, Ukraina, Niger dan negara-negara lain di tahun ini.

Seperti diketahui sejak 2005 lalu, negara-negara Afrika telah memperjuangkan tuntutannya untuk mendapatkan kursi permanen di Dewan Keamanan PBB, karena kurangnya keterwakilan yang adil di panggung internasional itu.

Ketika Presiden Kenya mengakhiri pidatonya, beliau mendesak masyarakat internasional untuk terlibat dalam dialog konstruktif yang bertujuan untuk merevitalisasi PBB dan memastikan bahwa PBB tetap menjadi mercusuar harapan bagi perdamaian dan stabilitas global.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya