Menlu RI: Rohingya Menangis dalam Senyap, Kita Tidak Boleh Tinggal Diam

Nasib masyarakat Rohingya yang terkatung-katung sampai saat ini di tengah krisis politik di Myanmar masih menunggu untuk diselesaikan.

Dalam pertemuan yang secara khusus membahas Rohingya dengan tajuk "Have They Forgotten Us? Ensuring Continued Global Solidarity with the Rohingya of Myanmar", Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan dua hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pertama, mendorong adanya solusi politik, yang secara integral tidak terlepas dari penyelesaian krisis politik di Myanmar, yang saat ini dipimpin oleh junta militer.

“Isu Rohingya adalah isu kemanusiaan, tapi sangat politis. Oleh karenanya, satu- satunya jalan keluar untuk Rohingya ini adalah melalui solusi politik di Myanmar," ujar Menlu Retno dalam side event yang diselenggarakan di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78 pada Kamis (21/9).

Menlu menyampaikan bahwa dalam upaya tersebut, dialog nasional yang inklusif harus mencakup penyelesaian bagi masyarakat Rohingya, seperti 5 Point Consensus (5PC) yang sejauh ini terus didorong oleh ASEAN, untuk menyelesaikan konflik Myanmar.

Kedua, memastikan tersedianya bantuan kemanusiaan, karena sebagian besar masyarakat Myanmar, khususnya Rohingya memerlukan bantuan kemanusiaan.

“Saat ini lebih dari satu juta masyarakat Rohingya terlantar dan menjadi pengungsi, sementara mereka yang tinggal di wilayah Rakhine juga menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka rentan menjadi korban kejahatan terorganisir," tambah Menlu RI.

Untuk itu dalam rangkaian upaya tersebut, Retno menekankan dukungan dunia internasional harus terus diperkuat, dengan ASEAN sendiri menegaskan komitmennya untuk tidak akan melupakan Rohingya.

“Saat ini, masyarakat Rohingya menangis dalam senyap. Hanya karena kita tidak bisa mendengar tangisan mereka, kita tidak boleh tinggal diam," tutup Menlu Retno dalam pernyataannya.

Kegiatan side event ini disponsori bersama oleh Bangladesh, Indonesia, Kanada, Gambia, Malaysia, Turkiye, Inggris dan Amerika Serikat.