Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pemilu Pakistan Digelar Januari Tahun Depan

JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023 | 10:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pakistan akan menggelar pemilihan umum untuk memilih pemerintahan baru pada Januari tahun 2023.

Komisi Pemilihan Umum Pakistan (ECP), dalam sebuah pernyataan Kamis (21/9) mengatakan bahwa pemungutan suara yang sangat ditunggu-tunggu akan diadakan pada minggu terakhir bulan Januari, tanpa menyebutkan tanggal pastinya.

AFP
melaporkan, sekitar 127 juta pemilih berhak memberikan suara mereka untuk memilih pemerintahan baru untuk masa jabatan lima tahun.


Saat ini, pemerintahan sementara Pakistan dipimpin oleh penjabat Perdana Menteri Anwaarul Haq Kakar setelah pembubaran majelis rendah, yang dikenal sebagai Majelis Nasional, pada 9 Agustus lalu.

Presiden Arif Alvi membubarkan Majelis Nasional atas saran Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang membuka jalan bagi pemungutan suara nasional dalam waktu 90 hari, seperti yang disyaratkan oleh Konstitusi.

Namun, Dewan Kepentingan Bersama, sebuah badan konstitusional yang terdiri dari perdana menteri dan ketua menteri di seluruh provinsi, bulan lalu menyetujui hasil kontroversial dari sensus nasional yang baru, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa pemilu tidak akan diadakan tepat waktu.

Karena persetujuan yang terburu-buru, ECP memerlukan setidaknya empat bulan lagi untuk memberi tahu konstituen baru di negara tersebut sesuai dengan sensus terbaru.

Selain itu, pemerintahan yang akan mengakhiri masa jabatannya, melalui amandemen peraturan pemilu pada bulan Juni, memberikan wewenang kepada ECP untuk secara independen mengumumkan tanggal pemungutan suara.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya