Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pemilu Pakistan Digelar Januari Tahun Depan

JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023 | 10:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pakistan akan menggelar pemilihan umum untuk memilih pemerintahan baru pada Januari tahun 2023.

Komisi Pemilihan Umum Pakistan (ECP), dalam sebuah pernyataan Kamis (21/9) mengatakan bahwa pemungutan suara yang sangat ditunggu-tunggu akan diadakan pada minggu terakhir bulan Januari, tanpa menyebutkan tanggal pastinya.

AFP
melaporkan, sekitar 127 juta pemilih berhak memberikan suara mereka untuk memilih pemerintahan baru untuk masa jabatan lima tahun.


Saat ini, pemerintahan sementara Pakistan dipimpin oleh penjabat Perdana Menteri Anwaarul Haq Kakar setelah pembubaran majelis rendah, yang dikenal sebagai Majelis Nasional, pada 9 Agustus lalu.

Presiden Arif Alvi membubarkan Majelis Nasional atas saran Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang membuka jalan bagi pemungutan suara nasional dalam waktu 90 hari, seperti yang disyaratkan oleh Konstitusi.

Namun, Dewan Kepentingan Bersama, sebuah badan konstitusional yang terdiri dari perdana menteri dan ketua menteri di seluruh provinsi, bulan lalu menyetujui hasil kontroversial dari sensus nasional yang baru, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa pemilu tidak akan diadakan tepat waktu.

Karena persetujuan yang terburu-buru, ECP memerlukan setidaknya empat bulan lagi untuk memberi tahu konstituen baru di negara tersebut sesuai dengan sensus terbaru.

Selain itu, pemerintahan yang akan mengakhiri masa jabatannya, melalui amandemen peraturan pemilu pada bulan Juni, memberikan wewenang kepada ECP untuk secara independen mengumumkan tanggal pemungutan suara.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya