Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pemilu Pakistan Digelar Januari Tahun Depan

JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023 | 10:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pakistan akan menggelar pemilihan umum untuk memilih pemerintahan baru pada Januari tahun 2023.

Komisi Pemilihan Umum Pakistan (ECP), dalam sebuah pernyataan Kamis (21/9) mengatakan bahwa pemungutan suara yang sangat ditunggu-tunggu akan diadakan pada minggu terakhir bulan Januari, tanpa menyebutkan tanggal pastinya.

AFP
melaporkan, sekitar 127 juta pemilih berhak memberikan suara mereka untuk memilih pemerintahan baru untuk masa jabatan lima tahun.


Saat ini, pemerintahan sementara Pakistan dipimpin oleh penjabat Perdana Menteri Anwaarul Haq Kakar setelah pembubaran majelis rendah, yang dikenal sebagai Majelis Nasional, pada 9 Agustus lalu.

Presiden Arif Alvi membubarkan Majelis Nasional atas saran Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang membuka jalan bagi pemungutan suara nasional dalam waktu 90 hari, seperti yang disyaratkan oleh Konstitusi.

Namun, Dewan Kepentingan Bersama, sebuah badan konstitusional yang terdiri dari perdana menteri dan ketua menteri di seluruh provinsi, bulan lalu menyetujui hasil kontroversial dari sensus nasional yang baru, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa pemilu tidak akan diadakan tepat waktu.

Karena persetujuan yang terburu-buru, ECP memerlukan setidaknya empat bulan lagi untuk memberi tahu konstituen baru di negara tersebut sesuai dengan sensus terbaru.

Selain itu, pemerintahan yang akan mengakhiri masa jabatannya, melalui amandemen peraturan pemilu pada bulan Juni, memberikan wewenang kepada ECP untuk secara independen mengumumkan tanggal pemungutan suara.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya