Berita

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata/RMOL

Hukum

Pimpinan KPK: Ada Pegawai yang Rusak Suasana Kerja dan Ganggu Pemberantasan Korupsi

JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023 | 02:04 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata merasa ada pegawai yang merusak suasana kerja di KPK yang tengah fokus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan langsung Alex merespon banyaknya kegaduhan di publik yang tidak substansial dengan kerja-kerja KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

Di mana, awalnya ada tudingan bahwa pimpinan KPK bertemu dengan tersangka dan tahanan KPK. Namun nyatanya bukan pimpinan, melainkan seorang Perwira TNI yang bertemu dengan tahanan KPK.


"Informasi seperti ini (isu bertemu tahanan di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK) kan berarti berdasar dari dalam, berarti ada pegawai KPK yang memang bisa merusak suasana kerja di KPK. Saya sampaikan seperti itu," kata Alex kepada wartawan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (21/9).

Alex kembali menegaskan, ada pegawai KPK yang memang dengan sengaja merusak situasi kerja di KPK dengan cara membuat kekisruhan.

"Jadi hal-hal yang tidak substansial, itu lah yang kemudian dibesar-besarkan. Jadi menurut saya sih seperti itu. Bagi saya, tugas utama saya, kenapa saya di KPK, adalah bagaimana memberantas korupsi," tegasnya.

"Tetapi ketika kemudian kondisi situasi menjadi gaduh, yang kemudian membuang-buang energi sumber daya dan pikiran kami, kan terganggu juga. Terganggu, dipanggil bolak-balik ke Dewas," jelas Alex.

Alex pun meminta wartawan untuk memberikan informasi pegawai KPK yang kerap kali membuat kekisruhan dan mengganggu kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Ya kalau kalian punya informasi kasih," imbuhnya.

Selain itu, Alex memasrahkan diri jika memang sikapnya yang mempersilakan seorang Perwira TNI untuk bertemu dengan tahanan KPK berujung pada sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas).

Namun yang pasti, Alex menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak terlepas dari situasi ketidaknyamanannya karena ada tekanan saat rombongan Puspom TNI datang ke KPK pada 28 Juli 2023 lalu, terkait penetapan tersangka Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (HA) dkk.

"Saya besok dipecat nggak masalah. Bukan dipecat ya, karena nggak ada yang bisa memecat saya kan. Kalau rekomendasi Dewan Pengawas Alex harus mengundurkan diri, wah dengan senang hati saya. Sudah 8 tahun saya (menjabat pimpinan KPK)," pungkas Alex.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya