Ketum Badko HMI Jabodetabeka-Banten periode 2021-2023, Adhiya Muzakki/Ist
Pemerintah didesak untuk segera mengatasi permasalahan kenaikan harga beras yang berkepanjangan, karena dapat memengaruhi stabilitas keamanan politik menjelang Pemilu 2024.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten periode 2021-2023, M. Adhiya Muzakki, yang menilai bahwa harga beras premium dan medium masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada saat ini.
Adhiya mengatakan, kenaikan harga beras dapat mengganggu pelayanan publik, inflasi, hingga stabilitas keamanan politik menjelang Pemilu 2024.
"Harga beras yang tinggi dapat berpotensi memunculkan dampak yang lebih serius, antara lain pelayanan publik terganggu, inflasi, meningkatnya angka kemiskinan, stabilitas sosial dan stabilitas keamanan politik menjelang tahun pemilu 2024," kata Adhiya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/9).
Seharusnya pemerintah, kata Adhiya, dalam hal ini Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog lebih serius dalam mengatasi persoalan tersebut.
Mengingat, upaya pemerintah melalui Perum Bulog yang memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sejumlah 1,6 juta ton, dan tengah menunggu beras impor sebesar 400 ribu ton, dipastikan belum dapat mencukupi dan mengantisipasi kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga awal 2024.
Di sisi lain, berdasarkan kajiannya, Adhiya beserta pihaknya menemukan dugaan persaingan tidak sehat yang dilakukan swasta.
Adhiya menilai pemerintah belum serius dalam mengendalikan harga beras di pasar. Bahkan, ia menilai pemerintah belum melakukan upaya yang mengarah pada penurunan harga beras di pasar.
"Kita belum melihat tindakan pemerintah ke arah situ. Ini harus dikaji dampaknya bagi penggilingan bagaimana, dampaknya bagi konsumen bagaimana," tutur Adhiya.
Sementara itu, upaya pemerintah menstabilkan harga beras lewat kebijakan bantuan sosial (bansos) beras juga dinilai tak berdampak.
Oleh sebab itu, Adhiya meminta agar pemerintah meninjau kembali peran Bulog dalam rantai pasok beras untuk memastikan efektivitasnya dan menciptakan pasar beras yang tidak rentan terhadap fluktuasi harga.
"Salah satu kesulitan yang dihadapi Bulog adalah harga pembelian pemerintah (HPP) yang kurang fleksibel dan tidak relevan dengan harga pasar," terang Adhiya.
Adhiya menjelaskan, keterlibatan Bulog terlibat di tingkat hulu dan hilir dalam rantai pasok beras ditetapkan oleh Peraturan Presiden 48/2016. Akan tetapi, masalah muncul karena di tingkat hulu, Bulog harus melakukan pengadaan beras dari petani.
Tidak seperti pihak swasta, lanjut Adhiya, Bulog harus membeli beras dengan semua tingkat kualitas dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudangnya.
"Bulog menggunakan biaya pemerintah saat bersaing dengan pihak swasta dalam pengadaan beras. Penugasan untuk menjaga stok nasional memunculkan biaya tambahan yang tidak sedikit," tuturnya.
Untuk itu, Badko HMI Jabodetabeka-Banten meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso.
"Jangan sampai masalah izin berlarut-larut, karena akan mengganggu stabilitas yang lain. Keduanya harus segera dipanggil dan dievaluasi untuk menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya.
