Berita

Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu Ibrahim/Net

Politik

Kampanye Ilegal Semakin Masif, PB PMII Dorong Pemerintah Terapkan Sanksi

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023 | 13:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kampanye di luar jadwal yang semakin masif terjadi, ikut disoroti Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Bahkan, organisasi kemahasiswaan itu mendorong pemerintah ikut memberikan sanksi bagi yang melanggar.

“PB PMII mendesak pemerintah agar menerapkan punishment terhadap partai politik (yang melakukan kampanye di luar jadwal),” ujar Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu Ibrahim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/9).

Hasnu menuturkan, lembaga pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan agar pro aktif dalam mengantisipasi bahaya kampanye ilegal karena jadwal pelaksanaannya baru dimulai pada 28 November 2023.


Menurutnya, keriuhan masalah kampanye ilegal sudah terasa beberapa bulan terakhir, yang terlihat dari maraknya penyebaran konten berbau kampanye di dunia digital, utamanya di media sosial (Medsos).

“Terdapat aktifitas kampanye secara terselubung oleh yang bukan peserta pemilu, serta berlindung dibalik sosialisasi politik,” sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Hasnu mendesak kandidat peserta Pemilu 2024 yang belum resmi terdaftar di KPU RI untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Parpol peserta Pemilu dalam proses kampanye politik agar mematuhi perintah PKPU 15 dengan mengakhiri kampanye ilegal, kampanye terselubung dan kampanye hitam,” demikian Hasnu menambahkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya