Kampanye Ilegal Semakin Masif, PB PMII Dorong Pemerintah Terapkan Sanksi

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023 | 13:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kampanye di luar jadwal yang semakin masif terjadi, ikut disoroti Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Bahkan, organisasi kemahasiswaan itu mendorong pemerintah ikut memberikan sanksi bagi yang melanggar.

“PB PMII mendesak pemerintah agar menerapkan punishment terhadap partai politik (yang melakukan kampanye di luar jadwal),” ujar Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu Ibrahim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/9).

Hasnu menuturkan, lembaga pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan agar pro aktif dalam mengantisipasi bahaya kampanye ilegal karena jadwal pelaksanaannya baru dimulai pada 28 November 2023.

Menurutnya, keriuhan masalah kampanye ilegal sudah terasa beberapa bulan terakhir, yang terlihat dari maraknya penyebaran konten berbau kampanye di dunia digital, utamanya di media sosial (Medsos).

“Terdapat aktifitas kampanye secara terselubung oleh yang bukan peserta pemilu, serta berlindung dibalik sosialisasi politik,” sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Hasnu mendesak kandidat peserta Pemilu 2024 yang belum resmi terdaftar di KPU RI untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Parpol peserta Pemilu dalam proses kampanye politik agar mematuhi perintah PKPU 15 dengan mengakhiri kampanye ilegal, kampanye terselubung dan kampanye hitam,” demikian Hasnu menambahkan.

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya