Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Repro

Politik

Puan Mendorong Pelaksanaan APBN 2024 Rp3.325 Triliun Adil untuk Rakyat

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023 | 13:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

DPR RI telah mengesahkan RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (21/9).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam rapat paripurna, pengesahan isi RUU APBN 2024 telah sesuai berdasarkan rapat di parlemen antara DPR RI dengan pemerintah.

Salah satunya adalah persamaan pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga tukar dolar. Dalam RUU APBN Puan menitikberatkan soal harga minyak yang berbeda.


"Mungkin yang agak berbeda adalah terkait dengan harga minyak ICP yang mana awalnya diusulkan 80 dolar AS per barel sekarang menjadi 82 dolar per barel," kata Puan usai rapat paripurna.

Meski ada beberapa catatan, Puan mengatakan isi UU APBN 2024 masih sesuai dengan kesepakatan awal antara parlemen dan pemerintah.

Puan berharap APBN 2024 senilai Rp3.325 triliun ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.

"Kami berharap dan mendorong bahwa setelah APBN ini diketok untuk 2024, dalam pelaksanaannya berkeadilan untuk rakyat, memprioritaskan program-program prioritas, dari pemerintahan Pak Jokowi hingga masa berakhir Oktober 2024," kata politikus PDIP ini.

Selain itu, Puan juga berharap APBN tahun ini dapat merealisasikan program pemerintah sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

"Sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan yang sampai hari ini belum selesai sesuai dengan targetnya. Karena kami berharap APBN ini memang APBN untuk rakyat dan setelah dua periode, nanti intinya APBN terakhir ini yang akan berguna untuk rakyat," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya