Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Repro

Politik

Puan Mendorong Pelaksanaan APBN 2024 Rp3.325 Triliun Adil untuk Rakyat

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023 | 13:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

DPR RI telah mengesahkan RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (21/9).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam rapat paripurna, pengesahan isi RUU APBN 2024 telah sesuai berdasarkan rapat di parlemen antara DPR RI dengan pemerintah.

Salah satunya adalah persamaan pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga tukar dolar. Dalam RUU APBN Puan menitikberatkan soal harga minyak yang berbeda.


"Mungkin yang agak berbeda adalah terkait dengan harga minyak ICP yang mana awalnya diusulkan 80 dolar AS per barel sekarang menjadi 82 dolar per barel," kata Puan usai rapat paripurna.

Meski ada beberapa catatan, Puan mengatakan isi UU APBN 2024 masih sesuai dengan kesepakatan awal antara parlemen dan pemerintah.

Puan berharap APBN 2024 senilai Rp3.325 triliun ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.

"Kami berharap dan mendorong bahwa setelah APBN ini diketok untuk 2024, dalam pelaksanaannya berkeadilan untuk rakyat, memprioritaskan program-program prioritas, dari pemerintahan Pak Jokowi hingga masa berakhir Oktober 2024," kata politikus PDIP ini.

Selain itu, Puan juga berharap APBN tahun ini dapat merealisasikan program pemerintah sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

"Sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan yang sampai hari ini belum selesai sesuai dengan targetnya. Karena kami berharap APBN ini memang APBN untuk rakyat dan setelah dua periode, nanti intinya APBN terakhir ini yang akan berguna untuk rakyat," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya