Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Harus Dijelaskan, Kenapa Pemerintah Impor Beras di Tahun Politik

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023 | 10:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus menjelaskan kepada publik perihal kebijakan mengimpor beras di tahun politik, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kenapa setiap tahun politik selalu impor beras? Ini kan publik mempertanyakan itu semua,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/9).

Menurut Ujang, jika pemerintah tidak bisa menjelaskan alasan impor beras kepada publik, maka wajar jika muncul asumsi adanya penyelewengan dana untuk menghadapi Pemilu 2024.


“Ini impor menjadi salah satu jalan tol, atau jalan mulus untuk mencari pundi-pundi pendanaan menopang pemilu. Kan bisa jadi begitu asumsi orang-orang,” kata Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Di sisi lain, Ujang menyebut bahwa kebijakan pemerintah mengimpor pangan dari negara lain juga sangat tidak baik. Sebab, itu bisa menimbulkan ketergantungan ke negara terkait,

“Sejatinya impor itu bukan hal prioritas dalam konteks menjaga ketahanan pangan Indonesia. Justru impor itu berbahaya karena kita bergantung pada produk negara lain,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, menekankan kebijakan impor pangan jelang pemilu menyisakan tanda tanya besar.

“Saya juga bingung kenapa setiap tahun politik selalu impor, apakah ini sudah ada rumus, desain?" kata Yeka di kantor Ombudsman RI Jakarta, pada Senin (18/9).

Kendati begitu, Yeka mengaku belum bisa memastikan apakah ada permainan dari kegiatan impor tersebut. Hanya saja, kata dia, saat ini tampak terjadi kesulitan dalam mencari gabah dan harga beras cenderung mengalami kenaikan.

"Apakah memang itu terjadi karena ada 'madu' di sana, gitu kan? Saya belum bisa memastikan. Tapi hari ini yang terkonfirmasi gabah sulit, harga naik. Oleh karena itu, dua ini yang harus diselesaikan," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

OIKN Siapkan Rangkaian Prosesi Penghormatan dan Pemakaman Troy Pantouw

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:25

Tugu Koperasi Tasikmalaya Direvitalisasi Jadi Cagar Budaya Nasional

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:18

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Gelombang Tinggi di Beberapa Perairan Indonesia

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:11

Lesley Simpson Racik Drama Psikologis Bunga di Tepi Jurang

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:05

Indonesia Harus Terdepan Gerakkan Dunia Internasional Selamatkan Gaza

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:00

SMRC Catat Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun 30 Persen

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:58

Mantri BRI Jangkau Masyarakat Pegunungan Toraja Utara Hadirkan Layanan Perbankan

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:28

Sudaryono Jangan Sesatkan Publik soal Mitos Telur Penyebab Bisul

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:19

KPK Usut Dugaan Suap ke Pejabat Pemkot Bengkulu

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:12

Kemenkes Perluas Skrining HIV, Putus Rantai Penularan di Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 12:42

Selengkapnya