Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing/Net
Junta Myanmar telah meminta bantuan China untuk mengembangkan sistem tanda pengenal elektronik (e-ID) baru yang dapat mempermudah melakukan sensus. Meski para kritikus khawatir sistem tersebut digunakan untuk meningkatkan pengawasan junta terhadap lawan-lawannya.
China, yang merupakan sekutu utama sekaligus pemasok senjata utama junta Myanmar, telah mengoperasikan jaringan pengawasan nasional yang mengumpulkan sejumlah besar data dari warga negaranya, dengan tujuan keamanan.
Media pemerintah
Global New Light of Myanmar pada Rabu (20/9) melaporkan bahwa junta Myanmar berencana meluncurkan sistem tanda pengenal elektronik yang akan mengumpulkan data biografi dan data biometrik warga berusia 10 tahun ke atas.
Terkait proyek ini, menteri imigrasi dan kepala departemen pendaftaran elektronik junta mengunjungi China pada awal pekan ini. Mereka juga mengunjungi Kementerian Keamanan Publik di Beijing, di mana lembaga tersebut bertanggung jawab atas produksi peralatan keamanan hingga penerbitan kartu identitas nasional.
"Menteri memberi pengarahan kepada para pejabat China mengenai uji coba sensus yang dijadwalkan bulan depan, sebelum sensus nasional yang dijadwalkan tahun depan, dan meminta kerja sama China dalam menerapkan sistem e-ID," tulis media tersebut.
Meski begitu, kritikus mengaku khawatir junta akan menggunakan sensus tersebut untuk meningkatkan pemantauan terhadap penentang kudeta, termasuk ribuan pegawai negeri, dokter dan guru yang belum kembali bekerja sebagai bentuk protes.
Myanmar dikuasai oleh junta sejak kudeta militer pada tahun 2021, yang dipicu oleh klaim tidak berdasar mengenai kecurangan pemilu tahun 2021.
PBB mencatat, lebih dari 1,6 juta orang saat ini juga mengungsi akibat kekerasan yang melanda negara itu sejak kudeta.
