Berita

Tangkapan layar kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau/Net

Publika

Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional

RABU, 20 SEPTEMBER 2023 | 15:49 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

PROYEK Strategis Nasional Eco Park di Pulau Rempang merupakan sebagian dari contoh dinamika proses sengketa tanah pada kegiatan pengadaan tanah untuk “kepentingan umum” di Indonesia. Sebab, masih terdapat resistensi dari pemukim lama, maupun terhadap pilihan-pilihan yang lain.

Resistensi tersebut sedemikian menggugah perasaan. Membangkitkan gejolak emosional dengan diksi terusir dari tanah merdeka. Tidak mau pindah dari tanah nenek moyang sendiri.

Tidak mau terusir dari kampung sendiri. Nantinya, tidak ingin dimakamkan di luar tanah milik nenek moyang sendiri. Tidak mau terusir atas kegiatan investasi.


Terujar ingatan sejarah tanah melayu tentang perjuangan pahlawan Hang Tuah, Hang Jebat, dan Hang Nadiem. Masalah sengketa tanah untuk pembangunan, antara lain juga mengingatkan tentang bagaimana pembangunan jalan era perusahaan dagang kompeni (VOC), yang memasang batas jalan, yang menerabas makam leluhur.

Pembangunan jalan sekalipun untuk kepentingan umum pada era VOC tersebut membangkitkan peperangan panjang Pangeran Diponegoro, yang didukung oleh rakyat banyak, ketika masih terdapat banyak tanah lainnya yang dapat dibangun untuk jalan umum.

Bukan soal substansi pengadaan tanah, melainkan urusan harga diri, kemerdekaan, dan perlawanan terhadap penindasan sebagai representasi dari penjajahan kala itu.

Kembali pada proses tawar-menawar untuk penduduk yang menolak pindah dari kampung, dengan keyakinan masih terdapat tanah lebih luas; jika dibandingkan tetap memilih lokasi pembangunan Proyek Strategis Nasional Eco Park.

Sebenarnya kasus sengketa tanah untuk pengadaan kepentingan umum di tempat lokasi yang lain, Mahkamah Konstitusi memberikan amar menolak seluruhnya permohonan para pemohon, misalnya putusan 50/PUU-X/2012 dan putusan 42/PUU-XII/2014.

Artinya, UU 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tetap bersifat mengikat.

Pemerintah memberlakukan PP 39/2023 mengenai perubahan atas PP 19/2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 76 menyebutkan bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Artinya, kerasnya resistensi itu merupakan dinamika mencari titik temu dalam mencapai kesepakatan ganti rugi.

Jadi, sesungguhnya pangkal persoalan adalah tentang urusan ganti rugi dan solusi penempatan kembali (hunian bertingkat) untuk pengadaan tanah. Sebenarnya persoalan Eco Park telah berproses 18 tahun lebih, sehingga tidaklah dapat dinilai bahwa proses negosiasi berjalan terlalu cepat.

Persoalan pengadaan tanah sangat dinamis dan multi dimensi, sekalipun peran investasi PMA dan PMDN maupun usaha ekspor dan impor mampu secara langsung dan tidak langsung terbukti nyata mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan per kapita.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya