Selesaikan Polemik Rempang, Demokrat: Pendekatan Harus Humanis, Jangan Represif

Pendekatan represif yang digunakan negara dalam menangani persoalan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau(Kepri) tidak akan menyelesaikan masalah.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).

“Pendekatannya harus pendekatan humanis, jangan pendekatan represif. Kalau pendekatan represif tidak akan pernah selesai sampai kapanpun,” kata Herman.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat ini menyarankan negara harus duduk bersama rakyat setempat untuk merumuskan kembali apa langkah terbaik soal proyek Eco City di Pulau Rempang.

"Bukan langsung menggusur secara paksa masyarakat yang sudah hidup puluhan bahkan ratusan tahun lalu di Rempang," tegasnya.

“Strateginya apa, berapa besar sih sebetulnya mereka membutuhkan kawasan? ya kasih saja kawasan inti. Tidak perlu kemudian kampung- yang sudah beratus-ratus tahun ada di sana kemudian harus digusur,” tambahnya menegaskan.

Menurut Herman, masyarakat yang sudah turun temurun berada di Rempang tetap memiliki hak atas tanahnya meskipun seluruh tanah di Pulau Batam itu statusnya adalah hak pengelolaan BP Batam.

“Tetapi kan ada hak-hak adat yang harus kita hormati gitu!” tegasnya lagi.

Atas dasar itu, Herman meminta pemerintah untuk menghentikan sementara proyek Eco City Pulau Rempang.

“Menurut saya hentikan dulu. Kemudian replanning atau direncanakan ulang,” imbuh dia.

Di samping itu, sambung Herman, pemerintah tetap bisa meyakinkan para investor bahwa kejadian seperti ini tidak akan berulang ke depan.

“Caranya dengan apa? Ya rembukan dulu dong, kan kita juga tidak bisa langsung memberikan solusi saat ini. Tetapi masih banyak waktu untuk kita bicara dulu," ungkapnya.

"Jangan karena ada 100T yang akan masuk lantas gelap mata kita harus menggeser terhadap masyarakat yang ada di sana,” pungkas Herman.