Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade/Net

Politik

Cecar Bahlil, Andre Rosiade Ungkap Proyek Air Bangis Lebih Luas Dibanding Rempang

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023 | 20:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Aksi protes warga terhadap proyek pembangunan industri ternyata tidak hanya terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, melainkan juga di Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Hal tersebut diungkap Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade saat rapat dengar pendapat (RDP), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9).

Awalnya, Andre mempertanyakan status proyek Air Bangis kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.


"Berarti proses Air Bangis belum PSN (proyek strategis nasional)?" tanya Andre dalam rapat.

"Dalam proses, tapi PSN-nya belum turun," jawab Bahlil singkat.

Andre terus mencecar soal kepastian status PSN Air Bangis lantaran pembangunan kawasan industri petrokimia tersebut juga ditentang warga.

"Berapa lama lagi?" sergah Andre mencecar.

"Saya enggak bisa meramalkan itu, karena kewenangan itu ada di Menko," jawab Bahlil.

Andre menjelaskan, klarifikasinya terkait status proyek Air Bangis dikarenakan beredar informasi bahwa di daerah kampung halamannya tengah berjalan PSN Air Bangis.

"Benar enggak investasi ini sudah PSN? Karena dongengnya di kampung saya sudah dibilang PSN," sambungnya.

Andre lantas menyinggung peristiwa Pulau Rempang, di mana masyarakat setempat menolak relokasi hingga terjadi bentrokan demi proyek investasi. Ia meminta pemerintah transparan agar kejadian serupa tidak terulang di Air Bangis.

"Ini tanah yang diminta 30 ribu hektare (di proyek Air Bangis), lebih gede loh dari tanah yang ribut-ribut di Rempang itu. Bahkan Pak Menteri baru lihat yang hampir Rp 50-60 triliun di Lotte itu hanya 110 hektare, ini (proyek Air Bangis) 30 ribu hektare," sambung Andre.

Bahlil yang juga mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu lantas menjawab normatif pertanyaan yang dilontarkan Andre.

"Pak Andre, saya ulangi ya pernyataan saya. Pertama, PSN-nya belum keluar, tapi proses PSN-nya sedang berjalan," demikian Bahlil.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya