Berita

Penanggungjawab aksi demo di Kedubes China dari YLBHI, Rizaldi/RMOL

Politik

Massa Pendemo Tuntut Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Xinyi di Rempang

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023 | 14:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana investasi perusahaan pabrik kaca asal China di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menimbulkan konflik di masyarakat.

Warga Pulau Rempang menolak lahannya digunakan untuk pembangunan Rempang Eco City. Namun pemerintah mendesak mereka pindah atau relokasi dari wilayah yang terdampak pembangunan.

Menyikapi hal ini, Koalisi Anti PSN (Proyek Strategis Nasional) yang terdiri dari sejumlah organisasi menggeruduk Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/9).


"Kami mendesak Kedubes China untuk mengevaluasi dan meninjau ulang rencana investasi perusahaan pabrik kaca asal China Xinyi Glass Holdings Ltd," kata Penanggungjawab aksi dari YLBHI, Rizaldi.

Apalagi setelah tindakan represif yang dilakukan aparat gabungan kepada warga setempat, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City diduga telah mengarah pelanggaran HAM berat.

"Kami meminta Kedutaan China meninjau bagaimana praktik perusahaan Xinyi dalam menanamkan modal. Jika tidak sesuai dengan hak asasi manusia internasional kita minta (pemerintah) izin itu dicabut," tegasnya.

Xinyi Group yang berasal dari China menjadi sorotan karena salah satu produsen kaca terbesar di dunia itu diketahui telah meneken investasi senilai US$ 11,6 miliar atau Rp 175 triliun di RI.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya