Rumor soal Pimpinan Bawaslu terpilih untuk Kabupaten Puncak, Papua Tengah berinisial GT, diduga terafiliasi dengan kelompok separatis, turut disorot mantan peserta seleksi, Jerry Alom. Sebab, munculnya masalah ini mengindikasikan pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu bermasalah.
Jerry mengaku telah melayangkan surat terbuka kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, pada Senin (18/9). Ia berharap pemerintah bersikap dan tidak menganggap enteng masalah tersebut.
"Benar, surat terbuka itu saya yang buat," kata Jerry, Selasa (19/9).
Dalam surat itu, ada beberapa hal yang diminta Jerry kepada Menko Polhukam. Pertama, terpilihnya GT melanggar Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 oleh Ketua dan anggota Bawaslu RI Bidang Divisi SDM.
"Sehingga diperlukan peran koordinasi, pengendalian, pengelolaan, serta pengawasan isu berdasarkan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam RI berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020," kata Jerry melalui surat terbukanya.
Kedua, memberikan perhatian serius atas masalah ini mengingat dugaan penyusupan afiliasi OPM secara klandestin pada institusi pemerintahan, khususnya di Papua, sulit ditanggulangi.
Kemudian, Kemenko Polhukam diminta memperkuat sistem deteksi dini dan integrasi antarkementerian/lembaga lantaran kasus tersebut terjadi akibat buruknya komunikasi dan koordinasi di internal Bawaslu, termasuk proses seleksi.
Kritik senada disampaikan peserta calon anggota Bawaslu Puncak lainnya, Denus Nawagelen. Ia bahkan menyayangkan pernyataan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang sudah menyimpulkan GT tidak terkait dengan OPM ataupun kelompok kriminal bersenjata (KKB) cuma berdasarkan surat kepolisian.
"Tindakan Ketua Bawaslu RI yang tanpa data yang jelas dan tidak menunggu informasi dari BIN kemudian menyatakan bahwa GT tidak terlibat dalam gerakan separatis adalah tindakan yang tidak profesional," kata Denus.
Dihubungi terpisah, Koordinator Presidium Masyarakat Peduli Demokrasi, Christian Cahyadi, mendukung sikap dua mantan peserta seleksi Bawaslu Puncak. Bahkan, juga mendorong Kemenko Polhukam sebagai perwakilan pemerintah agar bersikap.
"Pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam harus bersikap," kata Christian.
