Ilustrasi impor beras/Ist
Keheranan Ombudsman RI atas kebijakan penerintah mengimpor beras di tahun politik seperti sekarang ini, menyisakan tanda tanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai bahwa masyarkat berhak tahu alasan pemerintah mengimpor beras di tahun politik.
“Karena di situ bisa terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dan berpotensi banyaknya korupsi,” kata Ujang kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (19/9).
Lagipula, menurut Ujang, langkah pemerintah mengimpor komoditas beras dari luar negeri seperti menegasikan karakter negara Indonesia yang notabene adalah negara agraris.
“Kenapa kita tidak menggunakan beras petani kita? Kenapa petani tidak diberdayakan secara maksimal? Katanya kita negara agraris? Tapi kenapa setiap tahun politik selalu impor beras. Ini kan publik mengerti mempertanyakan itu semua,” tegas Dosen Ilmu Politik Univeritas Al-Azhar Indonesia ini.
Ujang menilai wajar jika publik berasumsi tentang kebijakan pemerintah mengimpor beras menjelang pemilu seperti saat ini.
“Ya jangan-jangan dugaan masyarakat benar bahwa selama ini impor itu menjadi salah satu jalan mulus untuk mencari pundi-pundi pendanaan? Bisa jadi pundi-pundi pendanaan itu untuk menopang pemilu?” tanyanya.
“Kalau ini benar kalau ini betul-betul terjadi, rusak bangsa ini,” demikian Ujang.
Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menekankan kebijakan impor pangan jelang pemilu menyisakan tanda tanya besar.
“Saya juga bingung kenapa setiap tahun politik selalu impor, apakah ini sudah ada rumus, desain?" kata Yeka di kantor Ombudsman RI Jakarta, pada Senin (18/9).
Kendati begitu, Yeka mengaku belum bisa memastikan apakah ada permainan dari kegiatan impor tersebut. Hanya saja, kata dia, saat ini tampak terjadi kesulitan dalam mencari gabah dan harga beras cenderung mengalami kenaikan.
"Apakah memang itu terjadi karena ada ‘madu’ di sana, gitu kan? Saya belum bisa memastikan. Tapi hari ini yang terkonfirmasi gabah sulit, harga naik. Oleh karena itu, dua ini yang harus diselesaikan," kata Yeka.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama Januari sampai Agustus 2023, Indonesia telah mengimpor beras 1,59 juta ton. Volume impor terbesar berasal dari tiga negara, Thailand, Vietnam, dan India.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengurai bahwa impor terbesar berasal dari Thailand dengan volume 800.000 ton atau 50,36 persen dari total impor beras. Asal impor beras kedua terbesar adalah Vietnam dengan volume impor 674.000 ton atau memberikan kontribusi sebesar 42,33 persen.
"Ketiga impor beras dari India dengan share sebesar 4,16 persen atau sebesar 66.000 ton," demikian Amalia.
