Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Warga AS Tak Takut Inflasi Meski Harga BBM Naik

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023 | 12:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hasil survei yang diterbitkan University of Michigan menyebut bahwa masyarakat Amerika Serikat tidak terlalu khawatir soal ancaman inflasi, meskipun harga BBM saat ini berangsur naik.

Disebutkan bahwa ekspektasi masyarakat AS terhadap tingkat inflasi untuk tahun depan turun ke tingkat 3,1 persen pada bulan September.

"Jumlah ini mendekati penurunan terendah yang pernah tercatat pada Maret 2021 lalu, yakni 3,0 persen," ungkap laporan tersebut, seperti dimuat CNN Business pada Selasa (19/9).


Sementara itu, untuk ekspektasi inflasi dalam lima hingga 10 tahun mendatang juga turun ke angka 2,7 persen.

Menurut Kepala Ekonom di Pantheon Macroeconomics,  Ian Shepherdson, penurunan ekspektasi inflasi tersebut merupakan perkembangan yang sangat disambut baik oleh Bank Sentral AS.

"Penurunan ini merupakan langkah besar menuju normalisasi," ujarnya.

Tetapi, Shepherdson juga mengimbau agar Bank Sentral tetap bersiap karena jika konsumen terbiasa dengan harga yang lebih tinggi, itu akan mempersulit upaya mereka untuk memperlambat inflasi.

Harga bahan bakar merupakan indikator inflasi yang sangat jelas, dan kenaikan harga dapat dengan mudah memperburuk suasana hati konsumen.

Meskipun pandangan masyarakat Amerika terhadap masa depan perekonomian sedikit membaik pada bulan September, konsumen belum tentu merasa optimis dan kekhawatiran mulai muncul mengenai government shutdown.

Government shutdown adalah situasi ketika Kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahan.

Direktur Survei Konsumen Universitas Michigan Joanne Hsu mengatakan, secara keseluruhan, konsumen masih relatif ragu-ragu mengenai arah perekonomian.

"Jika penutupan tersebut benar-benar terjadi, pandangan konsumen terhadap perekonomian kemungkinan akan menurun," ujarnya.

Dia mengacu pada jatuhnya sentimen konsumen pada bulan Mei ketika anggota parlemen Kongres berjuang untuk menaikkan plafon utang pemerintah federal, yang hampir menyebabkan gagal bayar (default) AS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya