Kementerian KLHK meyegel kawasan pelabuhan PT RMK Energy di Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim/RMOLSumsel
Kawasan pelabuhan PT RMK Energy di Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim dikabarkan telah disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Informasi yang dihimpun Kantor Berita RMOLSumsel, penyegelan berlangsung pada Jumat (16/9), oleh tim yang berada di bawah Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian LHK.
Penyegelan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bernomor SK.9235/MENLHK-LHLHK/PPSALHK/GKM.0/9/2023.
Tentu kabar tersebut menggembirakan bagi perjuangan masyarakat Selat Punai, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang yang selama ini memperjuangkan hak-hak hidup lantaran pencemaran udara imbas aktivitas pelabuhan tersebut.
Dalam perjalanannya, belum ada tindakan nyata berupa pertanggungjawaban dari perusahaan atas pencemaran udara selama bertahun-tahun silam. Pun demikian dengan pemerintah.
Setelah sebelumnya sempat disegel DPRD Sumsel dan Dinas LHK Provinsi Sumsel, Gubernur Herman Deru justru menganulir penyegelan itu dengan membentuk tim baru.
Tim ini diminta melakukan analisa dan meninjau ulang pencemaran yang dilakukan oleh PT RMK Energy sebagai perusahaan
go public. Meski demikian, warga rupanya tetap berjuang dan memperjuangkan hak mereka melalui sosok Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati yang sebelumnya juga mengungkapkan rasa kecewa dan kesal dengan ulah PT RMK Energy.
Anita geram dengan upaya kesewenangan dari perusahaan yang seolah tidak memiliki rasa takut akan pelanggaran yang dilakukan, malah justru terkesan mengangkangi DPRD Sumsel.
Dikonfirmasi soal penyegelan di kawasan pelabuhan PT RMK Energy, anggota Komisi IV DPR RI, Iwan Hermawan menilai hal tersebut sebagai kemenangan atas perjuangan masyarakat dan DPRD Sumsel.
"
Alhamdulillah," singkatnya sebagaimana dikutip dari
Kantor Berita RMOLSumsel, Sabtu (16/9).
