Cari Titik Temu di Rempang, Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan permasalahan di Pulau Rempang karena komunikasi yang kurang baik. Menurutnya sudah ada kesepakatan jika masyarakat akan diberi lahan seluas 500 meter persegi dan bangunan tipe 45.
 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam Herlina Setyorini mengatakan pihaknya sebagai instansi penegak hukum siap menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat setempat

"Kejaksaan Negeri Batam khususnya Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) menyediakan diri sebagai penyambung komunikasi antara para pemangku kebijakan dengan masyarakat dan sebaliknya," ujar Herlina kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/9)
 
Pihaknya pun mengaku sangat prihatin atas kondisi yang terjadi di Batam. Namun senada dengan pernyataan Presiden Jokowi, dirinya meyakini bahwa inti permasalahannya adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.
 
"Untuk itu, kami mohon semua pihak dapat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar yang dapat memicu kemarahan masyarakat. Mari kita jaga kota Batam yang tercinta ini agar tetap tenang dan nyaman," ungkap dia.
 
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai tak hanya komunikasi yang bisa dijadikan solusi dari penyelesaian masalah Pulau Rempang.

"Bukan hanya diselesaikan hanya dengan komunikasi, tetapi persoalan-persoalan lain harus didudukkan, persoalan hukum, persoalan ketidakadilan, persoalan katakanlah ekonomi. Meski masalah Rempang mungkin complicated tetapi saya yakin penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komunikasi," kata Emrus kepada media, Jumat (15/9).
 
Dia menyatakan dalam menyelesaikan permasalahan ini tidak dimulai dengan komunikasi yang strategis, efektif, persuasif dan partisipatif.
 
"Jadi saya melihat di awal tidak dilakukan ini, sehingga menimbulkan persoalan. Coba saja semuanya dimulai dengan komunikasi misalnya berdialog, diskusi dan mendengar,” beber dia.

“Mendengar merupakan salah satu skill komunikasi, para pengambil kebijakan sudahkah mendengar, menyimak, mengajak masyarakat diskusi? Sudah ada belum titik temu," pungkasnya.