Berita

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman/Net

Dunia

Menkeu India: Lebih dari 20 Negara akan Pakai Rupee untuk Perdagangan Bilateral

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 | 22:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lebih dari 20 negara tengah menjajaki kemungkinan melakukan perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang Rupee India.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman dalam wawancara ekslusifnya dengan NDTV pada Jumat (15/9), dengan mengatakan bahwa 22 negara sedang mendekati India karena melihat Rupee sebagai mata uang yang stabil, terutama saat mereka menghadapi kekurangan cadangan dolar.

“Banyak negara-negara tersebut yang mengalami kekurangan cadangan dolar, tetapi perdagangan inti mereka tidak bisa dihentikan. Mereka melihat rupee India sebagai mata uang yang stabil, untuk memperlancar perdagangan mereka,” kata Sitharaman.


Seperti dimuat BQ Prime, Menteri Keuangan itu lebih lanjut menekankan bahwa India telah memahami kebutuhan pembangunan partner-partnernya.

Untuk itu, menurut penjelasannya, Perdana Menteri Narendra Modi saat ini telah menjalin komunikasi dengan negara-negara tersebut untuk membantu mencapai tujuan pembangunan mereka.

Dalam upaya mencapai tujuan ini, puluhan negara itu disebut merasa nyaman berbicara tentang kemungkinan melakukan perdagangan menggunakan mata uang Rupee India, yang menandai perkembangan signifikan dalam perdagangan mata uang selain dolar, yang semakin menguatkan posisi Rupee.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Sitharaman menyoroti peran negaranya yang baru-baru ini telah menjalankan peran bersejarah sebagai tuan rumah KTT G20, yang dianggap telah memberikan harapan baru bagi multilateralisme.

“Tim India telah memainkan peran kunci secara matang dalam mengelola dokumen G20 dalam berbagai tahap, dan keberhasilannya dalam tugas ini diakui secara luas,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya