Berita

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist

Nusantara

Miris, 4.792 Keluarga di Johar Baru Buang Air Besar di Kali

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 | 13:51 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Masalah sanitasi lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemprov DKI Jakarta. Sebab, hingga kini masih ada warga ibu kota yang tidak memiliki tangki septik hingga buang air besar langsung ke kali.

Seperti yang dilakukan ribuan warga yang tinggal di kawasan padat, kumuh dan miskin, serta belum memiliki fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang memadai.

Sebab itu, Pemprov DKI Jakarta berencana membantu membangun MCK bersifat komunal yang bersih untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.


Untuk membangun MCK komunal tersebut, Pemprov DKI bakal menggandeng berbagai perusahaan besar dalam program bantuan corporate social responsibility (CSR).

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengakui adanya masalah tersebut di wilayahnya. Misalnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang ditengarai sekitar 4.792 keluarga yang masih belum memiliki MCK.

“Iya nanti kita minta sama teman-teman (melakukan) CSR untuk bangun (toilet komunal),” kata Heru di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

Meski begitu, Heru belum dapat menjelaskan secara rinci seperti apa CSR yang disasar dan target pembangunan fasilitas tersebut.

Heru hanya mengatakan bahwa rencana pembangunan toilet komunal tersebut masih terus dibahas bersama dinas terkait.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi PKS Karyatin Subiyantoro menyebutkan, 4.792 keluarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, tidak memiliki fasilitas MCK.

Persoalan itu diungkap Karyatin saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 di ruang paripurna Gedung DPRD DKI, Rabu (13/9).

“Di Kecamatan Johar Baru misalnya, masih ada 4.792 kepala keluarga yang belum memiliki MCK,” ujar Karyatin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya