Tolak Relokasi Warga Pulau Rempang, Mabmi DKI Desak DPR dan Akademisi Turun Tangan

Pengurus Wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (Mabmi) DKI Jakarta turut prihatin atas konflik dan bentrokan yang meletus di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Bentrokan terjadi buntut rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City yang akan dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Tercatat, sekitar 2.600 KK terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.

”Menolak relokasi atau penggusuran atas masyarakat Melayu yang telah lama mendiami Pulau Rempang dan Galang," kata Ketua Pengurus Wilayah Mabmi DKI Jakarta, Biem Trini Benjamin, lewat keterangan resminya, Jumat (15/9).

Mabmi DKI Jakarta pun meminta Komnas HAM RI untuk membentuk tim yang turun langsung ke Pulau Rempang dan Galang untuk berdialog dengan masyarakat Adat Melayu.

Tak sampai di situ, mereka juga mendesak DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan agar investasi benar-benar untuk kesejahteraan Rakyat dan menambah devisa negara serta tidak menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Di sisi lain, Mabmi memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada anggota Polri dan TNI yang bertugas di lapangan secara profesional. Serta mendesak kalangan akademisi untuk melakukan kajian atas hak-hak masyarakat Adat Melayu dan hak penduduk Suku Anak Laut.

"Mengimbau tokoh-tokoh adat, cendikiawan, pejabat sipil dan non sipil, pemimpin pemuda, para ketua-ketua dan usahawan Melayu untuk membantu penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Melayu di Rempang," kata Biem.

Sebelumnya, ribuan warga Pulau Rempang menuntut pembatalan relokasi warga yang lahannya akan digunakan dalam proyek Eco-City Rempang.

Proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2023, yang berarti menjadi salah satu proyek yang diprioritaskan. Pemerintah mengumumkan proyek tersebut sebagai Proyek Strategi Nasional pada 28 Agustus 2023.