Pemkot Semarang Harus Jamin Keamanan Santri Pondok Pesantren

Kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren (ponpes), menjadi perhatian serius wakil rakyat di DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti, mengaku miris terkait kasus pencabulan santriwati dilakukan pemilik ponpes tak berizin di kawasan Lempongsari, Semarang.

Detty, sapaan akrab legislator PDI Perjuangan itu, berharap Pemerintah Kota Semarang bisa memberikan jaminan keamanan bagi santri mondok di Kota Semarang. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah bisa mengevaluasi atas adanya kasus pencabulan tersebut.

"Semarang ini kan sudah menjadi kota layak anak dan meraih berbagai penghargaan, saya ingin pemerintah bisa menjamin bahwa putra putri aman saat belajar dan harus tinggal di asrama atau pondok," kata Detty dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (14/9).

Pemkot Semarang, lanjut Detty, bisa melakukan pengecekan kelayakan fasilitas di pondok atau asrama. Tujuannya mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual hingga pencabulan di lingkungan sekolah ataupun pondok.

"Terutama yang ada siswa atau santri perempuannya, dilihat fasilitasnya apakah benar-benar layak dihuni. Kita tidak tahu anak-anak di dalam hidupnya seperti apa," ujarnya.

"Misal, tempat tidur terbuka atau seperti apa, fasilitas mandi bagaimana, tempat berganti pakaian, dan sebagainya. Antara perempuan dan laki-laki harus dipisahkan," katanya lagi.

Tak hanya pemerintah, Detty menyampaikan untuk membasmi kejahatan seksual semacam itu juga diperlukan peran dari masyarakat.

"Semakin dia (pemilik pondok) melakukan sesuatu tidak pas, akan semakin tertutup. Masyarakat bisa mengawal. RT RW sering komunikasi dengan pemilik pondok," pungkasnya.