Berita

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono/RMOL

Politik

Tanpa Perdebatan, Komisi I DPR Setuju Kenaikan Gaji TNI-Polri

RABU, 13 SEPTEMBER 2023 | 14:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI sudah menyetujui rencana kenaikan gaji TNI-Polri sebesar 8 persen yang masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

“Ya, kan karena sudah itu udah tinggal penganggarannya saja. Diajukan. Gak ada yang berubah, sama. Hanya ini diketok saja, bahwa Komisi I menyetujui dengan anggaran yang sudah disampaikan kemarin,” ungkap Yudo.


Yudo mengatakan, sebelum DPR RI menyetujui kenaikan gaji TNI-Polri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah memutuskan hal tersebut.

“Kan sebetulnya sudah diputuskan presiden kenaikan gaji TNI dan Polri, sudah dibahas juga,” demikian Yudo.

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja secara tertutup bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) membahas penyesuaian anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2024.

Dalam rapat Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemhan/TNI RI Tahun Anggaran (TA) 2024 ini, turut dibahas mengenai rencana kenaikan gaji TNI/Polri sebesar 8 persen.

Hal Ini berdasarkan surat dari pimpinan Banggar menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan gaji TNI/Polri.

"Jadi, alhamdulillah ini kita bahas minggu lalu belum ada dukungan, jadi sudah ada dan untuk kenaikan gaji berupa Rp1,671 triliun, untuk tambahan belanja nanti dipaparkan lebih jelas oleh Pak Wamenhan," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat membuka rapat di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya