Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, saat memimpin Raker bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (12/9)/Repro

Politik

Anggaran Tambahan KPU Disetujui DPR, Total Pencairan Rp28,39 Triliun

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 20:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Total anggaran kebutuhan Pemilu tahun anggaran (TA) 2024 yang bakal diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertambah, dan telah disetujui DPR RI.

Kepastian itu diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) KPU RI dengan Komisi II DPR RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Kementerian Dalam Negeri, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (12/9).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI selaku pemimpin Raker, Saan Mustopa, menyatakan, Pagu Anggaran KPU dipastikan bertambah, mengingat ada kebutuhan anggaran untuk kenaikan gaji.


"Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran KPU RI 2024 sebesar Rp28.365.496.586.000, dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp33.396.873.000," kata Saan, saat membacakan hasil Raker.

Dia merinci, Pagu Anggaran KPU 2024 tanpa anggaran tambahan untuk kenaikan gaji sebesar Rp28,36 triliun, pada dasarnya diperuntukan bagi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.111.863.231.000.

Sementara sisanya, sebesar Rp26.287.030.228.000 digunakan untuk program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.

Saan yang politisi Partai Nasdem itu juga mengkalkulasi, jika Pagu Anggaran KPU 2024 ditambah anggaran tambahan untuk kebutuhan kenaikan gaji, total mencapai Rp28,39 triliun.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya