Berita

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono/Repro

Politik

Panglima Yudo Wanti-wanti Prajurit Tidak Sediakan Sarpras TNI untuk Kampanye

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 16:48 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Seluruh prajurit TNI dan Satuan Kerja (Satker) kewilayahan diminta untuk tidak memberikan fasilitas, tempat, serta sarana dan prasarana (sarpras) milik TNI sebagai alat kampanye.

Ini demi mewujudkan netralitas dan profesionalitas TNI pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Pesan itu disampaikan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, saat memberikan arahan kepada para pemimpin kewilayahan terkait netralitas pemilu dalam Bimbingan Teknik Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024, Selasa (12/9).


"Tidak memihak atau memberikan dukungan pada parpol atau paslon, dan tidak memberikan fasilitas tempat, sarpras TNI sebagai sarana kampanye," kata Yudo di Mabes TNI Cilangkap, yang dikutip redaksi dari kanal YouTube Puspen TNI, Selasa (12/9).

Yudo kemudian menceritakan saat dirinya berdinas di Papua. Di mana truk Marinir digunakan untuk mengangkut warga yang hendak kampanye.

"Saya pernah di Papua, dari Sorong Selatan ke Sorong katanya untuk angkut masyarakat, begitu diangkut truk yang tulisannya gede-gede Marinir di sampingnya itu protes semua orang-orang itu, Pak itu truk marinir kok dipakai kampanye? Kampanye apa? Ternyata dipinjam ngangkut orang, orangnya mau kampanye ini kan kita enggak tahu," tutur Yudo.

Karena itulah, menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, Yudo meminta para komandan kewilayahan untuk disiplin dan tertib, serta menjaga netralitas.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya