Berita

Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno bersama Plt Ketum PPP Mardiono/Ist

Politik

Meski Alot Duetkan Sandiaga dengan Ganjar, PPP Diprediksi Tetap Bareng PDIP

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 16:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi masih konsisten bersama PDI Perjuangan (PDIP) dalam satu koalisi, meski proses lobi mencalonkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) terbilang alot hingga hari ini.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai, gejolak di internal PPP berupa dorongan keluar dari koalisi PDIP merupakan hal biasa dalam politik.

"Perbedaan pendapat di antara partai itu pastinya ada ya. Termasuk di PPP," ujar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarata, Selasa (12/9).


Dia menjelaskan, contoh konkret elite yang menuntut Sandiaga Uno menjadi Bacawapres ialah Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, yakni dengan pernyataan yang seolah mengancam akan keluar dari koalisi PDIP.

"Seperti Pak Arsul yang punya sikap politik berbeda dan disikapi internal ,itu fenomena biasa dalam politik kita," sambungnya menegaskan.

Menurutnya, koalisi yang ada sekarang ini masih dinamis, mengingat masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) baru akan digelar pada Oktober 2023 mendatang.

"Karena yang akan kita lihat pada prinsipnya adalah keputusan resmi dari partai mendukung tetap di PDIP atau pindah ke lain hati," tuturnya.

Kendati begitu, dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu meyakini, PPP akan tetap bersama PDIP hingga masa akhir pendaftaran.

"Tapi kalau melihat arus utama dan kecenderungannya, rasa-rasanya PPP tetap lebih condong bersama dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo," ucap dia.

"Artinya, secara mayoritas dan kelembagaan hari ini PPP tetap menyatakan tegak lurus bersama PDIP mengusung Ganjar Pranowo," demikian Adi menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya