Berita

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/RMOL

Politik

Balas PDIP, Demokrat: Rekonsiliasi Bisa Jadi Pintu Masuk Berkoalisi

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 10:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrat merespons santai syarat yang diajukan PDIP untuk bergabung ke poros koalisi harus menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo terlebih dahulu.

Setelah itu, baru Ketua Majelis Tinggi Partai Demokat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, jika konteksnya untuk memperbaiki hubungan antar tokoh bangsa, sebaiknya didasarkan atas kepentingan rakyat.


“Bukan kepentingan politik,” kata Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (12/9).

Lagipula, menurut Herman, dengan upaya rekonsiliasi melalui silaturahim pertemuan SBY-Mega justru bisa menjadi cara untuk menjajaki koalisi Demokrat dengan PDIP dan parpol lainnya.

“Justru dengan rekonsiliasi dan silaturahmilah bisa menjadi pintu masuk berkoalisi,” demikian Herman.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum Partai Demokrat atau SBY bertemu dengan Megawati, yaitu mengunjungi elit partai lain dan meminta dukungan dari partai tersebut.

"Ya pertemuan kan secara bertingkat, kalau kita lihat dalam perjalanan partai politik yang bertemu, kan Mbak Puan terlebih dahulu didampingi jajaran DPP, kemudian setelah ada komitmen memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan itu dilakukan formal, itu yang terjadi terhadap PPP, Perindo, dan Hanura," kata Hasto dalam kepada wartawan, Sabtu (9/9).

Atas dasar itu, politikus asal Yogyakarta tersebut menekankan bahwa Partai Demokrat harus menyatakan dukungannya terlebih dahulu untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

"Jadi diberikan dukungan terlebih dahulu, baru secara formal, sehingga kerja sama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara," kata Hasto.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya