Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/RMOL
DPP Partai Demokrat merespons santai syarat yang diajukan PDIP untuk bergabung ke poros koalisi harus menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo terlebih dahulu.
Setelah itu, baru Ketua Majelis Tinggi Partai Demokat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, jika konteksnya untuk memperbaiki hubungan antar tokoh bangsa, sebaiknya didasarkan atas kepentingan rakyat.
“Bukan kepentingan politik,” kata Herman kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (12/9).
Lagipula, menurut Herman, dengan upaya rekonsiliasi melalui silaturahim pertemuan SBY-Mega justru bisa menjadi cara untuk menjajaki koalisi Demokrat dengan PDIP dan parpol lainnya.
“Justru dengan rekonsiliasi dan silaturahmilah bisa menjadi pintu masuk berkoalisi,” demikian Herman.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum Partai Demokrat atau SBY bertemu dengan Megawati, yaitu mengunjungi elit partai lain dan meminta dukungan dari partai tersebut.
"Ya pertemuan kan secara bertingkat, kalau kita lihat dalam perjalanan partai politik yang bertemu, kan Mbak Puan terlebih dahulu didampingi jajaran DPP, kemudian setelah ada komitmen memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan itu dilakukan formal, itu yang terjadi terhadap PPP, Perindo, dan Hanura," kata Hasto dalam kepada wartawan, Sabtu (9/9).
Atas dasar itu, politikus asal Yogyakarta tersebut menekankan bahwa Partai Demokrat harus menyatakan dukungannya terlebih dahulu untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
"Jadi diberikan dukungan terlebih dahulu, baru secara formal, sehingga kerja sama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara," kata Hasto.
