Berita

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/RMOL

Politik

Balas PDIP, Demokrat: Rekonsiliasi Bisa Jadi Pintu Masuk Berkoalisi

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 10:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrat merespons santai syarat yang diajukan PDIP untuk bergabung ke poros koalisi harus menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo terlebih dahulu.

Setelah itu, baru Ketua Majelis Tinggi Partai Demokat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, jika konteksnya untuk memperbaiki hubungan antar tokoh bangsa, sebaiknya didasarkan atas kepentingan rakyat.


“Bukan kepentingan politik,” kata Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (12/9).

Lagipula, menurut Herman, dengan upaya rekonsiliasi melalui silaturahim pertemuan SBY-Mega justru bisa menjadi cara untuk menjajaki koalisi Demokrat dengan PDIP dan parpol lainnya.

“Justru dengan rekonsiliasi dan silaturahmilah bisa menjadi pintu masuk berkoalisi,” demikian Herman.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum Partai Demokrat atau SBY bertemu dengan Megawati, yaitu mengunjungi elit partai lain dan meminta dukungan dari partai tersebut.

"Ya pertemuan kan secara bertingkat, kalau kita lihat dalam perjalanan partai politik yang bertemu, kan Mbak Puan terlebih dahulu didampingi jajaran DPP, kemudian setelah ada komitmen memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan itu dilakukan formal, itu yang terjadi terhadap PPP, Perindo, dan Hanura," kata Hasto dalam kepada wartawan, Sabtu (9/9).

Atas dasar itu, politikus asal Yogyakarta tersebut menekankan bahwa Partai Demokrat harus menyatakan dukungannya terlebih dahulu untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

"Jadi diberikan dukungan terlebih dahulu, baru secara formal, sehingga kerja sama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara," kata Hasto.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya