Berita

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron/RMOL

Politik

Balas PDIP, Demokrat: Rekonsiliasi Bisa Jadi Pintu Masuk Berkoalisi

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 10:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrat merespons santai syarat yang diajukan PDIP untuk bergabung ke poros koalisi harus menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo terlebih dahulu.

Setelah itu, baru Ketua Majelis Tinggi Partai Demokat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, jika konteksnya untuk memperbaiki hubungan antar tokoh bangsa, sebaiknya didasarkan atas kepentingan rakyat.


“Bukan kepentingan politik,” kata Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (12/9).

Lagipula, menurut Herman, dengan upaya rekonsiliasi melalui silaturahim pertemuan SBY-Mega justru bisa menjadi cara untuk menjajaki koalisi Demokrat dengan PDIP dan parpol lainnya.

“Justru dengan rekonsiliasi dan silaturahmilah bisa menjadi pintu masuk berkoalisi,” demikian Herman.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum Partai Demokrat atau SBY bertemu dengan Megawati, yaitu mengunjungi elit partai lain dan meminta dukungan dari partai tersebut.

"Ya pertemuan kan secara bertingkat, kalau kita lihat dalam perjalanan partai politik yang bertemu, kan Mbak Puan terlebih dahulu didampingi jajaran DPP, kemudian setelah ada komitmen memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan itu dilakukan formal, itu yang terjadi terhadap PPP, Perindo, dan Hanura," kata Hasto dalam kepada wartawan, Sabtu (9/9).

Atas dasar itu, politikus asal Yogyakarta tersebut menekankan bahwa Partai Demokrat harus menyatakan dukungannya terlebih dahulu untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

"Jadi diberikan dukungan terlebih dahulu, baru secara formal, sehingga kerja sama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara," kata Hasto.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya