Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Ist

Politik

Bukan Lagi Partai Kiri Pembela Wong Cilik, PDIP Kini sudah Partai Elite

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023 | 12:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut partainya “partai kiri”, karena memiliki karakteristik progresif, perlu ditinjau ulang.

Sebab, PDIP hari ini sudah berbeda, lantaran pernah berkuasa setidaknya 3 kali memimpin negara, dan tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat tertindas.

Demikian analisis dosen ilmu politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/9).


“Karena itu, saya melihat dalam konteks ini apakah PDIP menyandang gelar “partai kiri”? Ya itu klaim dari Hasto dan PDIP ingin menunjukan partai kiri yang progresif,” kata Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyebut, PDIP pernah berkuasa saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-4 RI, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua periode memimpin negara.

“Itu kan menunjukkan bahwa sejatinya partai ini partai elite juga,“ kata Ujang.

Selain itu, pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) itu juga menilai, dalam praktiknya PDIP justru berkompromi dengan para pemilik modal atau para kapitalis.

“Ketika berkoalisi dengan partai lain dan mengusung Ganjar, Ketua Tim Pemenangan Arsjad Rasjid yang dikenal sebagai pengusaha, bohir, pendana. Jadi konteks itu, patut dipertanyakan soal partai haluan kiri yang dianggap progresif itu,” tukas Ujang.

Meski begitu, Ujang meyakini dalam skala tertentu ada kadarnya PDIP menunjukkan progresivitas itu sendiri. Hanya saja, dalam kadar yang lain partai banteng moncong putih itu kerap kali menunjukkan jati dirinya sebagai partai elite atau bukan lagi partai “wong cilik”.

“Ketika sudah berkuasa juga kepentingan-kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dilupakan. Seperti utang dibiarkan, kasus Harun Masiku juga dibiarkan, masalah Rempang Batam yang hari ini bergejolak PDIP nggak ada komentarnya tuh. Ini mana rasa progresivitas itu? Ketika masyarakat kecil tertindas harusnya kan diperjuangkan kalau identitas partainya masih progresif!” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya merupakan parpol yang berhaluan kiri, karena memiliki sifat yang progresif.

Sebab, dalam dasar-dasar ilmu politik itu pengelompokan partai politik ada tiga jenis yaitu kanan, tengah, dan kiri. Meski PDIP berhaluan kiri, namun Hasto tak setuju mereka disebut berideologi sosialis atau komunis. Ini lantaran PDIP berkarakter progresif.

"Cerminannya progresif. Progresif itu kiri, itu dalam konstelasi politik. Jadi kalau yang belajar dasar-dasar teori politik maka konfigurasi politik di manapun itu selalu right (kanan), centre (tengah), and left (kiri)," ujar Hasto dalam pembukaan Rakerda PDIP Banten di Kantor DPD PDIP Banten, Serang, Minggu (10/9).

"Right itu adalah konservatif; tengah itu centre yang meramu catch all party, partai dengan target semua tanpa diferensiasi ideologis yang jelas; kalau yang kiri itu progresif, kiri itu bukan komunis bukan sosialis," tambahnya.

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu pun coba mengelompokkan partai-partai yang ada di Indonesia sesuai dengan konfigurasi kanan, tengah, dan kiri.

"Kalau kami (PDIP) itu dari tengah ke kiri. Kalau PKS dari tengah ke kanan. Kalau Golkar itu tengah. Kira-kira seperti itu dalam teori politiknya," kata Hasto.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya