Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Ist

Politik

Bukan Lagi Partai Kiri Pembela Wong Cilik, PDIP Kini sudah Partai Elite

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023 | 12:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut partainya “partai kiri”, karena memiliki karakteristik progresif, perlu ditinjau ulang.

Sebab, PDIP hari ini sudah berbeda, lantaran pernah berkuasa setidaknya 3 kali memimpin negara, dan tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat tertindas.

Demikian analisis dosen ilmu politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/9).


“Karena itu, saya melihat dalam konteks ini apakah PDIP menyandang gelar “partai kiri”? Ya itu klaim dari Hasto dan PDIP ingin menunjukan partai kiri yang progresif,” kata Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyebut, PDIP pernah berkuasa saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-4 RI, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua periode memimpin negara.

“Itu kan menunjukkan bahwa sejatinya partai ini partai elite juga,“ kata Ujang.

Selain itu, pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) itu juga menilai, dalam praktiknya PDIP justru berkompromi dengan para pemilik modal atau para kapitalis.

“Ketika berkoalisi dengan partai lain dan mengusung Ganjar, Ketua Tim Pemenangan Arsjad Rasjid yang dikenal sebagai pengusaha, bohir, pendana. Jadi konteks itu, patut dipertanyakan soal partai haluan kiri yang dianggap progresif itu,” tukas Ujang.

Meski begitu, Ujang meyakini dalam skala tertentu ada kadarnya PDIP menunjukkan progresivitas itu sendiri. Hanya saja, dalam kadar yang lain partai banteng moncong putih itu kerap kali menunjukkan jati dirinya sebagai partai elite atau bukan lagi partai “wong cilik”.

“Ketika sudah berkuasa juga kepentingan-kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dilupakan. Seperti utang dibiarkan, kasus Harun Masiku juga dibiarkan, masalah Rempang Batam yang hari ini bergejolak PDIP nggak ada komentarnya tuh. Ini mana rasa progresivitas itu? Ketika masyarakat kecil tertindas harusnya kan diperjuangkan kalau identitas partainya masih progresif!” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya merupakan parpol yang berhaluan kiri, karena memiliki sifat yang progresif.

Sebab, dalam dasar-dasar ilmu politik itu pengelompokan partai politik ada tiga jenis yaitu kanan, tengah, dan kiri. Meski PDIP berhaluan kiri, namun Hasto tak setuju mereka disebut berideologi sosialis atau komunis. Ini lantaran PDIP berkarakter progresif.

"Cerminannya progresif. Progresif itu kiri, itu dalam konstelasi politik. Jadi kalau yang belajar dasar-dasar teori politik maka konfigurasi politik di manapun itu selalu right (kanan), centre (tengah), and left (kiri)," ujar Hasto dalam pembukaan Rakerda PDIP Banten di Kantor DPD PDIP Banten, Serang, Minggu (10/9).

"Right itu adalah konservatif; tengah itu centre yang meramu catch all party, partai dengan target semua tanpa diferensiasi ideologis yang jelas; kalau yang kiri itu progresif, kiri itu bukan komunis bukan sosialis," tambahnya.

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu pun coba mengelompokkan partai-partai yang ada di Indonesia sesuai dengan konfigurasi kanan, tengah, dan kiri.

"Kalau kami (PDIP) itu dari tengah ke kiri. Kalau PKS dari tengah ke kanan. Kalau Golkar itu tengah. Kira-kira seperti itu dalam teori politiknya," kata Hasto.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya