Berita

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman/Ist

Politik

Anwar Usman Bicara soal Umur Pemimpin, Direktur SDR: Rakyat Butuh MK yang Independen

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023 | 11:56 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebut Indonesia butuh pemimpin muda. Saat ditanya mengenai gugatan usia Capres dan Cawapres di MK.

Hal itu diungkapkan Anwar Usman saat kuliah umum di Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (9/8).

Pernyataan ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pun jadi polemik. Sebab sebagai ketua MK, Anwar Usman seharusnya bersikap hati-hati.


"Tupoksi (tugas pokok fungsi) MK adalah melakukan judicial review terhadap UU, termasuk dalam hal ini UU tentang Pemilu, kewajiban MK adalah memutus perkara tersebut dengan tepat, hati-hati serta independen," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/9).

Hari menekankan bahwa rakyat membutuhkan figur MK yang independen, bisa diandalkan dan memiliki basic pemikiran yang terbuka dan intelektual.

"Jangan sampai, pernyataan tersebut mengarah ke arah politik dan hanya untuk kepentingan segilintir orang," kata Hari.

Untuk itu, Hari menyebut MK harus transparan dalam setiap membuat keputusan untuk rakyat.

Sebab, keputusan tersebut akan mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara ke depan.

"Artinya, apapun keputusan usia minimal capres-cawapres selama itu diputus secara independen, transparan dan sesuatu konstitusi. Maka, MK telah menjalankan tugas konstitusi yang akan memiliki pengaruh terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat," demikian Hari.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya