Berita

Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio/Net

Politik

Soal Koalisi Capres-Cawapres, Hensat: Elite Sedang Pertontonkan Politik Tanpa Publik

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023 | 01:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Politik tanpa publik tengah dipertontonkan para elit politik yang ingin kebutuhan dan keinginannya tercapai dalam menentukan koalisi menuju Pilpres 2024 mendatang.

Bahkan, kata pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio, politik tanpa publik itu sudah dipertontonkan ketika deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pesan disampaikan Hensat, sapaan karibnya, dalam acara diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertema "Dinamika Pilpres 2024 Pasca Deklarasi Anies-Muhaimin" secara virtual, Minggu malam (10/9).


Dijelaskan Hensat, deklarasi Anies-Cak Imin menunjukkan politik tanpa publik, karena masyarakat dipersilakan untuk menonton dan menyaksikan, serta tidak perlu didengar keinginannya.

"Politik tanpa publik ini kalau diteruskan, akan tidak bagus sebetulnya. Karena masyarakat akhirnya memang dibutuhkan oleh negara hanya 5 tahun sekali, perhitungannya adalah kemenangan, kemudian perhitungannya adalah elektoral," ujar Hensat.

Selain itu kata Hensat, deklarasi Anies-Cak Imin memperlihatkan persaingan yang sangat tajam, yakni terjadi persaingan elektoral antara partai politik. Hal itu terlihat antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem.

"Tentu saja ada irisan pemilih, yang akhirnya dicari jalan keluar oleh Nasdem dengan memilih satu tokoh yang tidak punya irisan sama sekali, dan itu menurut saya pilihan jitu juga karena PKB dan PKS pun itu tidak ada irisan pemilih," kata Hensat.

Hensat meyakini, nampaknya masyarakat harus bersiap untuk menyaksikan munculnya politik tanpa publik di koalisi-koalisi lainnya.

"Nah kembali ke tadi yang politik tanpa publik itu, harusnya tidak terjadi lagi," pungkas Hensat.

Dalam acara ini, juga dihadiri narasumber lainnya, yakni Profesor Siti Zuhro, Profesor Ali Munhanif, Khoirul Umam, Mulyadi, dan Ujang Komarudin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya