Berita

Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio/Net

Politik

Soal Koalisi Capres-Cawapres, Hensat: Elite Sedang Pertontonkan Politik Tanpa Publik

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023 | 01:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Politik tanpa publik tengah dipertontonkan para elit politik yang ingin kebutuhan dan keinginannya tercapai dalam menentukan koalisi menuju Pilpres 2024 mendatang.

Bahkan, kata pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio, politik tanpa publik itu sudah dipertontonkan ketika deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pesan disampaikan Hensat, sapaan karibnya, dalam acara diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertema "Dinamika Pilpres 2024 Pasca Deklarasi Anies-Muhaimin" secara virtual, Minggu malam (10/9).


Dijelaskan Hensat, deklarasi Anies-Cak Imin menunjukkan politik tanpa publik, karena masyarakat dipersilakan untuk menonton dan menyaksikan, serta tidak perlu didengar keinginannya.

"Politik tanpa publik ini kalau diteruskan, akan tidak bagus sebetulnya. Karena masyarakat akhirnya memang dibutuhkan oleh negara hanya 5 tahun sekali, perhitungannya adalah kemenangan, kemudian perhitungannya adalah elektoral," ujar Hensat.

Selain itu kata Hensat, deklarasi Anies-Cak Imin memperlihatkan persaingan yang sangat tajam, yakni terjadi persaingan elektoral antara partai politik. Hal itu terlihat antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem.

"Tentu saja ada irisan pemilih, yang akhirnya dicari jalan keluar oleh Nasdem dengan memilih satu tokoh yang tidak punya irisan sama sekali, dan itu menurut saya pilihan jitu juga karena PKB dan PKS pun itu tidak ada irisan pemilih," kata Hensat.

Hensat meyakini, nampaknya masyarakat harus bersiap untuk menyaksikan munculnya politik tanpa publik di koalisi-koalisi lainnya.

"Nah kembali ke tadi yang politik tanpa publik itu, harusnya tidak terjadi lagi," pungkas Hensat.

Dalam acara ini, juga dihadiri narasumber lainnya, yakni Profesor Siti Zuhro, Profesor Ali Munhanif, Khoirul Umam, Mulyadi, dan Ujang Komarudin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya