Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio/Net
Politik tanpa publik tengah dipertontonkan para elit politik yang ingin kebutuhan dan keinginannya tercapai dalam menentukan koalisi menuju Pilpres 2024 mendatang.
Bahkan, kata pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio, politik tanpa publik itu sudah dipertontonkan ketika deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Pesan disampaikan Hensat, sapaan karibnya, dalam acara diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertema "Dinamika Pilpres 2024 Pasca Deklarasi Anies-Muhaimin" secara virtual, Minggu malam (10/9).
Dijelaskan Hensat, deklarasi Anies-Cak Imin menunjukkan politik tanpa publik, karena masyarakat dipersilakan untuk menonton dan menyaksikan, serta tidak perlu didengar keinginannya.
"Politik tanpa publik ini kalau diteruskan, akan tidak bagus sebetulnya. Karena masyarakat akhirnya memang dibutuhkan oleh negara hanya 5 tahun sekali, perhitungannya adalah kemenangan, kemudian perhitungannya adalah elektoral," ujar Hensat.
Selain itu kata Hensat, deklarasi Anies-Cak Imin memperlihatkan persaingan yang sangat tajam, yakni terjadi persaingan elektoral antara partai politik. Hal itu terlihat antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem.
"Tentu saja ada irisan pemilih, yang akhirnya dicari jalan keluar oleh Nasdem dengan memilih satu tokoh yang tidak punya irisan sama sekali, dan itu menurut saya pilihan jitu juga karena PKB dan PKS pun itu tidak ada irisan pemilih," kata Hensat.
Hensat meyakini, nampaknya masyarakat harus bersiap untuk menyaksikan munculnya politik tanpa publik di koalisi-koalisi lainnya.
"Nah kembali ke tadi yang politik tanpa publik itu, harusnya tidak terjadi lagi," pungkas Hensat.
Dalam acara ini, juga dihadiri narasumber lainnya, yakni Profesor Siti Zuhro, Profesor Ali Munhanif, Khoirul Umam, Mulyadi, dan Ujang Komarudin.
