Berita

Pemuda dan mahasiswa di Lebak, Banten yang mengatasnamakan diri sebagai Front Pemuda Merawat Jagat saat menggelar aksi dukung KPK/Net

Nusantara

Pemuda Banten Yakin KPK Independen saat Periksa Cak Imin

MINGGU, 10 SEPTEMBER 2023 | 19:29 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar murni urusan hukum, bukan masalah politik seperti yang dituduhkan sejumlah pihak pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Begitu tegas sejumlah pemuda dan mahasiswa di Lebak, Banten yang mengatasnamakan diri sebagai Front Pemuda Merawat Jagat. Mereka melakukan aksi dukungan kepada KPK dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Kami Percaya KPK Independen" di kawasan Rangkasbitung, Lebak pada Minggu (10/9).

Koordinator aksi, Ahmad Saipudin mengatakan pihaknya percaya KPK selama ini telah berada pada garis independensi dalam mengusut kasus korupsi di Indonesia.


Tidak ada intervensi dari mana pun termasuk pengungkapan kasus korupsi sistem IT perlindungan TKI di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012, yang terkait Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

"Kami percaya KPK independen karena urusan KPK adalah hukum, bukan politik. Sepanjang KPK berdiri juga sudah banyak yang melakukan perlawanan atas pengusutan kasus korupsi, tapi apa yang dilakukan hampir selalu terbukti di pengadilan," tegas Saipudin.

Atas dasar tersebut, Saipudin yakin KPK masih berada di jalur hukum yang benar dan tidak terpengaruhi oleh urusan politik, sekalipun mendapat terpaan beragam pro dan kontra.

"KPK hingga saat ini masih berada pada koridor hukum dalam memberantas korupsi. Jika hari ini banyak yang menilai politis, kami yakin itu lebih banyak asumsi dan spekulasi juga sentimen pribadi," terangnya.

Lebih lanjut, Saipudin berharap KPK terus komitmen untuk tidak tebang pilih memberantas korupsi, termasuk di daerah yang telah menjadi penghambat pembangunan dan kemajuan wilayah, termasuk di Banten.

"Kita dukung KPK terus kuat terus independen, tanpa pandang bulu, tanpa tekanan, dan kepentingan apapun,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya