Berita

KTT G20 di New Delhi, India pada Sabtu, 9 September 2023/Net

Dunia

Ukraina Kritik Deklarasi KTT G20 India, Dinilai Tidak Tegas

MINGGU, 10 SEPTEMBER 2023 | 14:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengeluarkan kritikan terhadap Deklarasi Pemimpin G20 yang diadopsi dalam KTT G20 di India, dengan mengatakan bahwa deklarasi tersebut tidak dapat dibanggakan.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Ukraina pada Sabtu (9/9), negara itu menyebut deklarasi G20 tidak cukup eksplisit menyebut agresi Rusia terhadap Ukraina.

Seperti dimuat Oulook India, Minggu (10/9), dalam deklarasi tersebut, para pemimpin G20 menegaskan prinsip untuk mencegah perang dan menekankan pentingnya prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk integritas dan kedaulatan teritorial.


Mereka juga mengusulkan inisiatif untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan tahan lama di Ukraina.

Namun, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengungkapkan kekecewaannya karena deklarasi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Rusia dalam konteks konflik Ukraina yang telah memasuki tahun kedua ini.

“Ukraina berterima kasih kepada para mitra yang mencoba memasukkan kata-kata yang tegas dalam teks tersebut, namun, dalam hal agresi Rusia terhadap Ukraina, G20 tidak bisa dibanggakan,” ujar jurubicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, dalam unggahannya di platform X.

Sebagai tanggapan atas kekurangan ini, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengunggah tangkapan layar dari deklarasi bersama, dengan beberapa bagian teks yang dicoret dan diganti dengan kata-kata yang mencerminkan posisi Ukraina sebagai korban agresi Rusia yang tidak beralasan.

Deklarasi G20 pada KTT G20 tahun ini menunjukkan perubahan dalam bahasa yang digunakan, dibandingkan dengan deklarasi yang diadopsi dalam KTT G20 tahun sebelumnya di Indonesia.

Menurut pihak Ukraina, bahasa dalam deklarasi tahun ini mengacu pada konflik tersebut sebagai "perang di Ukraina", sementara deklarasi Bali tahun lalu menyebut "agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina". Hal ini telah menimbulkan pertanyaan mengenai perubahan bahasa tersebut.

Menanggapi kritikan itu, Menteri Luar Negeri India S Jaishankar, mengklarifikasi bahwa perubahan bahasa dalam deklarasi ini adalah respons terhadap perkembangan situasi yang telah terjadi sejak KTT G20 di Bali tahun lalu.

"Banyak hal yang terjadi setelah Deklarasi Bali," katanya.

Namun, pihak Ukraina tetap berpendapat bahwa seharusnya negaranya dihadirkan dalam pertemuan G20 itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para peserta tentang situasi yang sebenarnya terjadi di Kyiv.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya