Berita

KTT G20 di New Delhi, India pada Sabtu, 9 September 2023/Net

Dunia

Ukraina Kritik Deklarasi KTT G20 India, Dinilai Tidak Tegas

MINGGU, 10 SEPTEMBER 2023 | 14:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengeluarkan kritikan terhadap Deklarasi Pemimpin G20 yang diadopsi dalam KTT G20 di India, dengan mengatakan bahwa deklarasi tersebut tidak dapat dibanggakan.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Ukraina pada Sabtu (9/9), negara itu menyebut deklarasi G20 tidak cukup eksplisit menyebut agresi Rusia terhadap Ukraina.

Seperti dimuat Oulook India, Minggu (10/9), dalam deklarasi tersebut, para pemimpin G20 menegaskan prinsip untuk mencegah perang dan menekankan pentingnya prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk integritas dan kedaulatan teritorial.


Mereka juga mengusulkan inisiatif untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan tahan lama di Ukraina.

Namun, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengungkapkan kekecewaannya karena deklarasi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Rusia dalam konteks konflik Ukraina yang telah memasuki tahun kedua ini.

“Ukraina berterima kasih kepada para mitra yang mencoba memasukkan kata-kata yang tegas dalam teks tersebut, namun, dalam hal agresi Rusia terhadap Ukraina, G20 tidak bisa dibanggakan,” ujar jurubicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, dalam unggahannya di platform X.

Sebagai tanggapan atas kekurangan ini, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengunggah tangkapan layar dari deklarasi bersama, dengan beberapa bagian teks yang dicoret dan diganti dengan kata-kata yang mencerminkan posisi Ukraina sebagai korban agresi Rusia yang tidak beralasan.

Deklarasi G20 pada KTT G20 tahun ini menunjukkan perubahan dalam bahasa yang digunakan, dibandingkan dengan deklarasi yang diadopsi dalam KTT G20 tahun sebelumnya di Indonesia.

Menurut pihak Ukraina, bahasa dalam deklarasi tahun ini mengacu pada konflik tersebut sebagai "perang di Ukraina", sementara deklarasi Bali tahun lalu menyebut "agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina". Hal ini telah menimbulkan pertanyaan mengenai perubahan bahasa tersebut.

Menanggapi kritikan itu, Menteri Luar Negeri India S Jaishankar, mengklarifikasi bahwa perubahan bahasa dalam deklarasi ini adalah respons terhadap perkembangan situasi yang telah terjadi sejak KTT G20 di Bali tahun lalu.

"Banyak hal yang terjadi setelah Deklarasi Bali," katanya.

Namun, pihak Ukraina tetap berpendapat bahwa seharusnya negaranya dihadirkan dalam pertemuan G20 itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para peserta tentang situasi yang sebenarnya terjadi di Kyiv.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya