Polisi Inggris Ringkus Dua Pria Diduga Mata-mata China

Polisi Inggris meringkus dua pria berdasarkan Undang-Undang Rahasia Resmi negara atas dugaan aktivitas mata-mata untuk China.

Menurut keterangan polisi pada Sabtu (9/9), dua tersangka itu berusia 20-an dan 30-an tahun, yang memiliki koneksi dengan beberapa anggota parlemen senior dari Partai Konservatif Inggris.

“Petugas dari Kepolisian Metropolitan menangkap dua pria pada 13 Maret karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Rahasia Resmi tahun 1911,” kata kepolisian dalam pernyataan, yang dimuat Malay Mail, Minggu (10/9).

Salah satu dari kedua tersangka, yang berusia 30-an, ditangkap di sebuah alamat di Oxfordshire, sementara yang lainnya ditangkap di Edinburgh.

Sunday Times melaporkan bahwa tersangka berusia dua puluhan ini dilaporkan dekat dengan para pejabat, di antaranya Menteri Keamanan Tom Tugendhat dan Alicia Kearns, ketua komite urusan luar negeri di Dewan Rakyat.

Tersangka itu adalah warga negara Inggris yang pernah berkecimpung dalam bidang kebijakan internasional sebagai peneliti parlemen, dan memiliki hubungan dengan Beijing, karena pernah memiliki pengalaman kerja di China

Seperti diketahui, jika tuduhan mata-mata ini terbukti benar, hal ini akan menjadi salah satu pelanggaran keamanan yang paling serius yang melibatkan negara yang bermusuhan di Parlemen Inggris.

Badan intelijen dalam negeri MI5 telah memberikan peringatan sebelumnya tentang kegiatan mata-mata yang melibatkan seorang agen pemerintah China bernama Christine Lee, yang diduga terlibat dalam campur tangan politik atas nama Partai Komunis China dan memiliki keterlibatan dengan anggota parlemen di Inggris.

Pada Juli, komite intelijen dan keamanan di Dewan Rakyat Inggris telah mengklaim bahwa China sedang secara produktif dan agresif menargetkan Inggris, dan menyatakan bahwa pemerintah Inggris memiliki keterbatasan dalam sumber daya, keahlian, atau pengetahuan untuk menghadapinya.

Saat ini penyelidikan lebih lanjut tengah digencarkan oleh pihak berwenang Inggris, dan terus memantau perkembangan kasus tersebut.