Belanda dan Kanada Diminta Bantu Jelaskan Penghapusan UU Antideforestasi

Pemerintah Indonesia meminta dukungan Belanda dan Prancis untuk menjelaskan detail aturan penghapusan kebijakan Uni Eropa soal European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau Undang-undang Antideforestasi.

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, usai mendampingi Presiden Joko Widodo pada pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di sela-sela KTT G20 di India, Sabtu (9/9).

“Kita minta dukungan Belanda menjelaskan posisi Indonesia, bahwa EU Deforestation menyusahkan Indonesia," kata Zulhas, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/9).

Dikatakan juga, eksistensi UU Antideforestasi Uni Eropa mengganggu produktivitas pertanian Indonesia, seperti kopi, coklat, lada, karet, dan sawit.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengatakan, Indonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Percepatan penyelesaian IEU-CEPA ditargetkan selesai akhir 2023.

“Nilai perdagangan kita dengan Uni Eropa kan kecil dibanding negara ASEAN lainnya, baru sepertiga. Dengan adanya IEU-CEPA diharapkan meningkat,” demikian Zulhas.