Bentrokan antara warga dan aparat di Pulau Rempang/Net
Serikat Petani Jawa Barat (SPJB) mengecam penggusuran paksa terhadap kelompok masyarakat adat Kampung Melayu Tua, Pulau Rempang, Batam.
Presiden SPJB, Jurmalis, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang terlalu berpihak kepada kepentingan investor ketimbang rakyat sendiri.
Untuk itu mereka mendesak Jokowi mengkaji ulang program strategis nasional (PSN) yang secara nyata telah memicu gejolak sosial.
"Kapolri agar segera membebaskan seluruh warga negara yang menjadi korban tindak kriminalisasi dalam memperjuangkan hak atas tanahnya," kata Jurmalis, lewat keterangan tertulisnya, Minggu (10/9).
SPJB lantas meminta kementerian ATR membatalkan pemberian hak kepada investor yang menimbulkan penindasan dan kesengsaraan bagi warga setempat.
Mereka juga berharap Menkopolhukam, Mahfud MD, bertindak kesatria, tidak pilih-pilih dalam menanggapi kasus kasus pelanggaran HAM yang dihadapi warga negara.
"Menyerukan segenap elemen warga negara Republik Indonesia untuk bersatu padu, memperkuat solidaritas bangsa menghadapi perilaku para investor diktator yang semakin agresif menggunakan perangkat kebijakan dan pemerintahan untuk memuluskan rencana-rencana investasi jahatnya," pungkasnya.
Seperti ramai diberitakan, warga mendapat perlakukan represif aparat gabungan Polri dan Korps Angkatan Laut dalam insiden penolakan relokasi di Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/9). Akibat bentrokan itu, sejumlah siswa SD dilarikan ke Posko medis, karena terkena gas air mata.
Warga menolak relokasi dan penggusuran terhadap kelompok masyarakat adat Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang. Program Strategis Nasional Kawasan Rempang Eco-City seolah telah menggusur mereka yang sudah menempati tanah adat Melayu Tua itu sejak 1834 silam.
