Berita

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah (tengah) di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9)/RMOL

Politik

PDIP Ngekor jika Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat

SABTU, 09 SEPTEMBER 2023 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memajukan pendaftaran bakal capres-cawapres tidak diambil pusing oleh PDI Perjuangan. Apa pun keputusannya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini akan tetap mematuhinya.

“Pada prinsipnya, PDIP taat asas dan taat hukum. Apa yang diputuskan oleh lembaga pemilik otoritas untuk mengatur jadwal dan tahapan pemilu, kami ikut, PDIP siap,” kata Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (9/9).

Wacana percepatan pendaftaran bacapres-bacawapres ini juga dipastikan tidak akan memengaruhi PDIP dalam menentukan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.


Diketahui, hingga saat ini Ganjar belum memiliki pasangan untuk diduetkan pada Pilpres 2024.

“PDIP di bawah kepemimpinan Bu Mega juga pasti akan memilih waktu yang tepat untuk menentukan kapan bacawapresnya,” demikian Basarah.

Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilu Serentak 2024 berpotensi maju dan dipercepat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rencana KPU itu tertuang dalam Rancangan Peraturan KPU (R-PKPU) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam R-PKPU tersebut, jadwal pendaftaran hingga penetapan capres-cawapres dilakukan selama 7 hari, yakni 10 hingga 16 Oktober 2023.

Hal ini berbeda dengan PKPU 3/2022 yang menetapkan jadwal pendaftaran capres-cawapres 2024 dilakukan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya