Berita

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi/RMOL

Politik

KPU Ingin Majukan Jadwal Pendaftaran Paslon, PPP: Semakin Cepat Penentuan Cawapres

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2023 | 16:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak masalah jika pendaftaran pasangan bakal capres-cawapres dimajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Sebab, jika pendaftaran dimajukan maka perumusan bakal cawapres di masing-masing poros koalisi akan segera diumumkan.  

“Kalau kami di partai politik dimajukan semakin siap aja, semakin dini pendaftarannya maka penentuan cawapres itu semakin cepat juga,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9).


Kendati begitu, Sekretaris Fraksi PPP ini masih mempertanyakan maksud KPU RI memajukan pendaftaran bakal capres-cawapres. Pasalnya, KPU baru menyinggung soal Rancangan Peraturan KPU (R-PKPU) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menghendaki percepatan waktu pendaftaran.

“Ya Fraksi PPP ingin mendengar penjelasan dari KPU,  apa reasoning-nya, penjelasannya seperti apa, dimajukan kenapa, apa gara-gara waktu tahapan yang semakin mepet atau seperti apa? Nah, setelah itu disampaikan, baru kita bisa menerima perubahan PKPU yang akan diusulkan oleh KPU,” ujar Awiek akrab disapa.

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI ini, pihaknya sudah mengecek langsung ke Komisi II DPR RI perihal rencana dimajukannya waktu pendaftaran bakal capres-cawapres. Alhasil, belum ada perubahan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk memajukan waktu pendaftaran bakal capres-cawapres.

“Kita harapkan nanti KPU bisa memberikan penjelasan secara detail agar maksud dan tujuannya tercapai, ini kenapa dimajukan, kalau tidak dimajukan apakah mengganggu tahapan pilpres atau seperti apa, terus manfaat dan moderatnya seperti apa?” pungkasnya.

Waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilu Serentak 2024 akan dimajukan dan dipercepat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rencana KPU itu tertuang dalam Rancangan Peraturan KPU (R-PKPU) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Dalam salinan R-PKPU yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/9), jadwal pendaftaran hingga penetapan Capres-Cawapres dilakukan selama 7 hari, yakni 10 hingga 16 Oktober 2023.

Hal ini berbeda dengan PKPU 3/2022 yang menetapkan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres 2024 dilakukan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Artinya, jika KPU memajukan dan mempercepat jadwal pendaftaran Capres-Cawapres, maka ada 30 hari waktu kosong yang dipangkas.

Sementara, dalam R-PKPU masa penetapan dan pengumuman Capres-Cawapres yang memenuhi syarat dilaksanakan pada 13 November 2023. Kemudian, disusul penetapan nomor urut yang dilaksanakan 14 November 2023.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya