Berita

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni/Ist

Politik

Nasdem Tak Setuju Koalisi Perubahan Diganti Koalisi PBNU, Begini Penjelasannya

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2023 | 13:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Nasdem tidak setuju dengan usulan Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) diganti dengan Koalisi PBNU (Pancasila, Bhinenika Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945).

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa para ketua umum parpol KPP, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar dan Ahmad Syaikhu belum merumuskan hal tersebut.

“Saya kurang setuju karena para ketua umum belum duduk kembali bersama membahas strategi dalam pemenangan Anies-Cak Imin,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (8/9).


Di sisi lain, Sahroni menilai bahwa nama PBNU sudah melekat pada nama organisasi masyarkat terbesar di Indonesia dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU).

“Yang pasti jangan bawa-bawa nama organisasi lain yaitu ada singkatan PBNU. Singkatan itu terkait dengan organisasi masyarakat lain yang sudah tercipta,” kata dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Nasdem itu berharap para ketua umum bisa memilih nama ataupun jargon yang akan digunakan untuk memenangkan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.

“Kita berharap untuk nama nanti biar ketum yang memilih mana yang terbaik buat tagline Anies dan Cak Imin di masa mendatang. Mari kita tunggu nama yang diberikan kepada Anies-Cak Imin,” demikian Sahroni.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi pengusung bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin Koalis PBNU. Ia mengatakan pasangan Anies-Cak Imin memiliki komitmen kuat terhadap 'PBNU'.

“Saya mengusulkan nama koalisi NasDem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," kata Lukmanul kepada wartawan, Kamis (7/9).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya