Berita

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni/Ist

Politik

Nasdem Tak Setuju Koalisi Perubahan Diganti Koalisi PBNU, Begini Penjelasannya

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2023 | 13:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Nasdem tidak setuju dengan usulan Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) diganti dengan Koalisi PBNU (Pancasila, Bhinenika Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945).

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa para ketua umum parpol KPP, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar dan Ahmad Syaikhu belum merumuskan hal tersebut.

“Saya kurang setuju karena para ketua umum belum duduk kembali bersama membahas strategi dalam pemenangan Anies-Cak Imin,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (8/9).


Di sisi lain, Sahroni menilai bahwa nama PBNU sudah melekat pada nama organisasi masyarkat terbesar di Indonesia dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU).

“Yang pasti jangan bawa-bawa nama organisasi lain yaitu ada singkatan PBNU. Singkatan itu terkait dengan organisasi masyarakat lain yang sudah tercipta,” kata dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Nasdem itu berharap para ketua umum bisa memilih nama ataupun jargon yang akan digunakan untuk memenangkan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.

“Kita berharap untuk nama nanti biar ketum yang memilih mana yang terbaik buat tagline Anies dan Cak Imin di masa mendatang. Mari kita tunggu nama yang diberikan kepada Anies-Cak Imin,” demikian Sahroni.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi pengusung bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin Koalis PBNU. Ia mengatakan pasangan Anies-Cak Imin memiliki komitmen kuat terhadap 'PBNU'.

“Saya mengusulkan nama koalisi NasDem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," kata Lukmanul kepada wartawan, Kamis (7/9).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya