Berita

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni/Ist

Politik

Nasdem Tak Setuju Koalisi Perubahan Diganti Koalisi PBNU, Begini Penjelasannya

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2023 | 13:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Nasdem tidak setuju dengan usulan Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) diganti dengan Koalisi PBNU (Pancasila, Bhinenika Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945).

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa para ketua umum parpol KPP, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar dan Ahmad Syaikhu belum merumuskan hal tersebut.

“Saya kurang setuju karena para ketua umum belum duduk kembali bersama membahas strategi dalam pemenangan Anies-Cak Imin,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (8/9).


Di sisi lain, Sahroni menilai bahwa nama PBNU sudah melekat pada nama organisasi masyarkat terbesar di Indonesia dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU).

“Yang pasti jangan bawa-bawa nama organisasi lain yaitu ada singkatan PBNU. Singkatan itu terkait dengan organisasi masyarakat lain yang sudah tercipta,” kata dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Nasdem itu berharap para ketua umum bisa memilih nama ataupun jargon yang akan digunakan untuk memenangkan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.

“Kita berharap untuk nama nanti biar ketum yang memilih mana yang terbaik buat tagline Anies dan Cak Imin di masa mendatang. Mari kita tunggu nama yang diberikan kepada Anies-Cak Imin,” demikian Sahroni.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama koalisi pengusung bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin Koalis PBNU. Ia mengatakan pasangan Anies-Cak Imin memiliki komitmen kuat terhadap 'PBNU'.

“Saya mengusulkan nama koalisi NasDem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," kata Lukmanul kepada wartawan, Kamis (7/9).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya